Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan




Lumajang, Memo
Tak puas dengan pelayanan Pengadilan Negeri (PN) Lumajang, seorang pengayuh becak bernama  Bunadi (53), warga Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, layangkan surat komplain ke Mahkamah Agung di Jakarta.

Bunadi saat dikonfirmasi  sejumlah wartawan mengatakan, pada tanggal 23 Maret 2013 anaknya bernama Wiwik  dkk mendapat panggilan sidang di Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara Perdata No.07/pdt.G/2013 PN Lmj dengan penggugat Suwartini warga yang sama.
Pada sidang perdana tepatnya tanggal 26 Maret 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang memberikan kesempatan pada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi agar perkara tersebut bisa di selesaikan secara kekeluargaan.
Kedua belah pihak penggugat dan tergugat pun terus melakukan mediasi, tetapi beberapa kali dilakukan tak pernah mendapatkan penyelesaian secara baik-baik. Antara penggugat dengan tergugat sama-sama mengklaim dirinya benar sehingga jalan buntu.
Karena beberapa kali di lakukan mediasi belum juga mendapatkan penyelesaian, sidang pun terus di lakukan hingga beberapa kali. “Sebenarnya Majelis Hakim sudah baik mas, telah memberikan kesempatan yang cukup agar penggugat dengan tergugat bisa menyelesaikan perkara itu secara kekeluargaan,” tutur Bunadi
Pada sidang ke enam tanggal 14 Mei 2013 di mana sidang tersebut hanya di hadiri oleh tergugat saja, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang menyampaikan jika perkara itu sudah di cabut oleh penggugat.
“Mendengar omongan Majelis Hakim seperti itu, saya lega mendengarnya. Bahkan saat itu saya tak mempermasalahkan siapa yang mencabut atau siapa yang menandatangani surat pencabutan. Yang penting perkara sudah selesai,” ujar Bunadi lagi
Untuk memastikan jika perkara tersebut benar-benar telah di cabut, sekaligus mengantisipasi hal-hal yang tak di inginkan di belakang hari nanti. Beberapa hari kemudian, Bunadi bersama anaknya selaku tergugat mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Lumajang untuk meminta salinan dari hasil penetapan pencabutan.
Sayangnya, salah satu oknum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang berinisail S membebani biaya sebesar Rp. 300.000.” Apabila mau meminta salinan penetapan pencabutan, bapak harus bayar biaya nebus 300.000,” kata  Bunadi menirukan omongan S.
Bagi dirinya surat iu sangat penting untuk pegangan, Bunadi pun terus membayarnya. Sayangnya, setelah Bunadi membayar dan meminta kwitansi, ternyata S menolak untuk memberikan kwitansi pembayaran.
“Jika bapak ingin salinan surat penetapan pencabutan ya ini suratnya, tapi tak bisa minta kwitansi pembayaran penebusan ini,” Bunadi menirukan omongan S lagi.
Karena dirinya tak bisa mendapatkan kwitansi pembayaran itu, akhirnya Bunadi memutuskan tidak menebus surat salinan penetapan pencabutan perkara perdata yang membelit pada dirinya.
“Saya kecewa dengan pelayanan di Kepeniteraan Pengadilan Negeri Lumajang. Saya di suruh membayar biaya sebesar Rp. 300.000, saya minta kwitansi tiak diberi. Ini kan aneh, jika tidak membayar biaya sebesar itu saya tidak di kasih salinan surat tersebut. saya benar-benar kecewa, saya sudah komplain pada Mahkamah Agung mas.”  Pungkas Bunadi 
Sementara itu Suba’i Humas Pengadilan Negeri Lumajang hingga berita ini di naikkan belum berhasil di konfirmasi. Hanya saja, salah staf Pengadilan Negeri Lumajang menyampaikan,”Mungkin bapak masih sibuk, coba jenengan datang lagi menjelang waktu makan siang pasti akan di temui mas.” Ucapnya yang namanya tak mau di sebutkan. (cw7)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: