Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Memo_Tanpa diduga, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang digugat oleh salah satu lembaga masyarakat Lumajang yang mengatas namakan Forum Komponen Masyarakat Lumajang Bersatu (FKMLB) yang diketuai oleh Masduki. Atas dasar laporan itulah, akhirnya pihak PTUN memanggil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Agus Wicaksono untuk dimintai keterangannya.
Drs Yossi Sudarso

Kamis (15/10), Ketua didampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang menghadiri panggilan pihak PTUN tersebut. “Alhamdullilah, Pihak PTUN sangat menghargai kedatangan Pak Agus untuk dilakukan pemeriksaan atas  persiapan dokumen-dokumen yang ada,” jelas Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang, Drs Yossi Sudarso kepada Memo Timur, Senin (19/10), pagi kemarin.

Selanjutnya, ada beberapa pihak yang terkait juga akan dipanggil untuk dimintai keterangannya yang kemudian akan disidangkan. Adapun yang digugat oleh FKMLB tersebut adalah tentang penetapan Buntaran yang terpilih sebagai Wakil Bupati Lumajang sisa masa jabatan tahun 2015 sampai 2018.

Menurut mereka, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 tahun  2008 pasal 96 ayat 4. Mereka beranggapan, bahwasanya pemilihan wakil kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna sekurang-kurangnya 3/4 jumlah DPRD yang mekanisme pelaksanaanya menurut tatib selambat-lambatnya 60 hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

Prahara Pilkades, Oknum Kasun Bacok Suwandi

Namun, dalam hal ini FKMLB rupanya berbeda pendapat dan menuduh DPRD ini tidak meggunakan pasal 96 dan PP No.49 tahun 2008, tetapi menggunakan pasal 131 ayat 2a, sehingga terjadi perbedaan prinsip. “Semoga dengan kejadian ini, diharapkan nantinya kita bisa menyamakan persepsi dan saling menghargai pendapat lain,” ungkapnya.

Namun demikian kata Yossi, FKMLB perlu dipertanyakan tentang posisinya dalam pemilihan wakil bupati kemarin. Apakah mereka ada kaitannya atau tidak. Sebab biasanya, kalaupun ada sengketa tentunya partai pengusung atau masing-masing calon yang terlibat dalam pemilihan itu.

 “Untuk itu, kami minta dilakukan pemeriksaan terhadap FKMLB apakal legal standingnya (hak untuk mengajukan gugatan) sudah terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Jika legal standingnya tidak memenuhi, maka bisa dibatalkan,” pungkas Yossi. (tri)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: