Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » Bagian Hukum Segera Kirim Raperda KTR

Lumajang, Memo_Tidak lama lagi, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), bakal diterapkan di lingkup pemerintah Kabupaten (pemkab) Lumajang. Hal ini terbukti, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kawasan tanpa asap rokok segera dikirim ke DPRD, oleh Bagian Hukum pemkab Lumajang.
Ahmad Taufik Hidayat, SH


Kepala Bagian Hukum pemkab Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat, SH saat dikonfirmasi sejumlah media, Senin (15/2), sekitar pukul 10.00 WIB di lobi pemkab mengatakan, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak sekelompok masyarakat bukan perokok, untuk bisa menghirup udara yang bersih, sehat bebas dari asap rokok.

Konsep dan naskah akademiknya sudah siap. Bahkan, Raperdanya sudah kami uji publik, tinggal mengirimkan ke DPRD insalloh akan dikirim bersama Raperda yang lain,” ungkap Ahmad Taufik Hidayat.

Pihaknya juga telah melakukan study banding ke Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan salah satu daerah terbaik dalam penerapan KTR. Namun, setelah meninjau kondisi daerahnya, yang kemudian dipadukan dengan masyarakat sekitarnya, justru Lumajang dianggap yang paling siap dalam penerapan KTR.

Mudah-mudahan hasil dari study banding itu, bisa dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan KTR di lingkup pemkab Lumajang dan sejumlah tempat lainnya,” ungkapnya.

Disinggung seperti apa kawasan yang harus bebas dari asap rokok, dengan santai Ahmad Taufik Hidayat menyampaikan, kawasan yang harus bebas dari asap rokok seperti kantor pemerintahan, lembaga pendidikan,  tempat peribadatan, Rumah Sakit, kendaraan umum dan masih banyak tempat lain.


Penerapan KTR kata Ahmad Taufik Hidayat, juga bisa membantu masyarakat perokok berhenti untuk merokok, mengingat bahaya merokok bisa sangat buruk bagi kesehatan perokok itu sendiri maupun masyarakat yang berada di sekitarnya. 

Masih kata Kabag Hukum, agar rencana penerapan KTR diketahui oleh masyarakat, pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan mengundang Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ibu-ibu Muslimat, GP Ansor, perwakilan Camat, perwakilan Lurah atau Kades, perwakilan guru, perwakilan pelajar dan perwakilan dari sejumlah lembaga pemerintah.

Kami berharap agar para undangan itu bisa menyampaikan ke masyarakat tentang rencana penerapan KTR, biar tidak kaget ketika sudah diberlakukan. Itu masih rencana, menunggu persetujuan dari DPRD,” pungkasnya. (cho)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: