Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Memo_Bidikan kepolisian Polres Lumajang terhadap dua Kepala Desa Aktif, yang diduga terlibat penambangan pasir secara illegal, yakni Kades Jugosari, Kecamatan Pasirian dan Kades/ Kecamatan Klakah, bukan isapan jempol semata. Kedua Kades dimaksud, benar-benar mulai diperiksa, bahkan sudah dinyatakan sebagai calon tersangka.


Menyikapi hal itu, Kabag Hukum pemerintah Kabupaten Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat, SH saat dikonfirmasi Memo Timur, Rabu (10/2), sekitar pukul 09.00 WIB di lobi pemkab mengatakan, dua kades aktif yang diduga terlibat dalam penambangan pasir secara illegal itu, kini masih dalam proses pemeriksaan kepolisian Polres Lumajang.

Lanjut Taufik, sementara yang diperiksa oleh Unit Pidana Khusus (Pidsus) Polres Lumajang hanya Kades Jugosari. “Dia tidak ditahan, namun tidak diperbolehkan pulang bertujuan mempermudah proses pemeriksaan,” kata Ahmad Taufik Hidayat.

Sedang Kades Klakah belum dilakukan pemeriksaan, mungkin menunggu gilirannya. “Kedua Kades itu ada pengacaranya masing-masing, insalloh tidak akan ada masalah. Sejauh ini, kedua Kades itu masih sebatas diduga terlibat Mas,” ujarnya.

Gila...! Istri Ipar Digoyang Hingga Hamil 9 Bulan

Taufik menjelaskan, pihaknya sudah memfasilitasi terkait pengajuan penangguhan penahanan dari Bapak Bupati terhadap Kades dimaksud, yang dijamin oleh istrinya, yang kemudian dibuatkan rekomendasi untuk dialihkan penahannya.

Jika statusnya memang sudah menjadi tahanan, kami berharap agar menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Saat ini masih dalam proses, mudah-mudahan segera selesai, mengingat Kades bersangkutan masih dibutuhkan masyarakat,” tegas Ahmad Taufik Hidayat.

Sementara itu Bupati As’at Malik sangat menyayangkan ada Kepala Desa kembali terlibat kasus penambangan pasir. Karena hal ini menjadi presiden buruk bagi Kabupaten Lumajang.

Ini pelajaran bagi Kades yang lain, agar tidak ikut-ikutan melakukan pertambangan pasir. Jika melanggar aturan sedikitpun, maka harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena kami tidak bisa berbuat banyak, ketika sudah ditangani kepolisian atau kejaksaan,” ungkap Bupati, As’at Malik.

Ditanya apa upaya pemerintah terkait kasus yang dialami oleh dua Kades tersebut, Bupati As’at mengaku akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. “Kami melalui Bagian Hukum sudah berupaya melakukan permohonan penangguhan penahanan dan sudah diproses,” ungkapnya.(cho)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: