Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » Pemerintah Desa Harus Tertib Administrasi

Lumajang, Memo_Pemerintah Desa se Kabupaten Lumajang, diminta untuk berhati-hati dalam pengelolaan dana desa dan jangan sampai terjadi kesalahan, hingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika hal itu terjadi, maka sekecil apapun kesalahan yang terjadi, akan berhadapan dengan jajaran aparat penagak hukum.
Drs Masudi


Keterangan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) pemerintah Kabupaten (pemkab) Lumajang, Drs. Masudi, M.Si saat ditemui Memo Timur, Rabu (10/2), di sela-sela acara TPID yang berlangsung di lantai III ruang Nararya Kirana. Menurutnya, penegasan ini sengaja dilakukan agar semua pemerintah desa se Kabupaten Lumajang ini, bisa melakukan pengelolaan dana desa secara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila ada hal yang masih kurang dimengerti, secepatnya pemerintah desa berkonsultasi dengan Camat setempat, sehingga tidak ada sesuatu hal yang salah. Terkait pengelolaan dana desa yang saat ini jumlahnya sangat besar, diharapkan pemerintah desa tidak menganggap enteng soal administrasi penggunaan dana desa, karena bisa berakibat fatal.

Pemeritah desa harus teliti dalam penggunaan dana desa, agar semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekecil apapun kesalahan yang terjadi, akan masuk pada ranah tindak pidana korupsi dan pemerintah desa akan berurusan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan,” ungkap Sekda Masudi.

Di awal tahun 2016 ini, diharapkan pemerintah desa untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan penggunaan dana desa agar tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesalahan yang ujung-ujungnya akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Reskrim Gulung Sindikat Curanmor, Ngadiono Cs

Pemerintah desa saat ini, harus berkaca pada sejumlah kasus yang menjerat beberapa Kepala Desa (Kades) yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), lantaran banyak penggunaan dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Akibatnya, kades bersangkutan diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan Negeri Lumajang. Berapapun jumlah uang yang dikeluarkan dari kas Negara, pemerintah desa harus bertanggungjawab.

Sekali lagi kami mengingatkan, pemerintah desa harus melakukan tertib administrasi terhadap penggunaan dana desa. Jika belum faham, segera berkonsultasi dengan Camat atau langsung ke pemerintah Kabupaten,” pungkas Drs. Masudi, M.Si (cho)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: