Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Memo Timur_Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang hanya menyepakati 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari 11 Raperda yang sebelumnya sudah dikaji. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif dalam Rapat Paripurna. Keputusan ini sesuai dengan segala pertimbangan dan hasil rapat dari Badan Pembentukan Perda DPRD.
As'at Malik


Bupati Lumajang, As’at Malik, Senin (4/4), pagi, pada Rapat Paripurna I telah menyampaikan nota penjelasan Raperda, di Kantor DPRD setempat. Ia menjelaskan, 5 Raperda yang akan dibahas yakni tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian, Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Perampok Gagal Kuras Harta Juragan Sapi

Dalam Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan, Perda ini nantinya akan mengatur adanya penguatan tentang prisnsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didasarkan pada tata kelola pemerintah dalam penerapan instrumen pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup.

Perda ini untuk penanggulangan dan penegakan hukum yang mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan,” terang bupati.

Perda ini juga untuk mengatur keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup, kejelasan kewenangan daerah, serta penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya Perda untuk mengatur pendayagunaan perizinan sebagai isntrumen pengendalian, pendayagunaan pendekatan ekosistem, serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


Perda nantinya juga akan mengatur penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif,” jelas bupati.

Untuk Raperda Penyelenggaraan Pemerintah Desa, ini mengatur seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan di desa. Seperti mengenai pemilihan kepala desa dan pergantiannya, termasuk mekanisme pemilihan kepala desa.

Raperda Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini untuk menyelesaikan polemik yang berkaitan dengan penyelenggaraan desa dan bisa dituntaskan dengan hasil yang memuaskan,” tegas bupati.

Sementara Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian, bupati menjelaskan Perda yang akan dibentuk untuk mengatur susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit. Sebagaimana diketahui, dalam rangka mendekatkan akses kesehatan terhadap masyarakat, Pemkab telah membangun rumah sakit tipe D di Kecamatan Pasirian. Kondisi fisik, sarana, dan prasarana sudah terpenuhi dalam tahun anggaran 2015 dan 2016.

Untuk selanjutnya, pembahasan akan dilakukan kembali dalam Rapat Paripurna II, Rabu (6/4) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda. Sekedar diketahui, tahun 2016 ada 20 Raperda yang telah disusun oleh Pemkab, dan sesuai keputusan pada 4 Maret 2016, akhirnya hanya 11 yang diajukan. (cw)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: