Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Memo Timur_Saluran tv kabel yang tak memiliki izin masih marak ditemui di Lumajang. Dari pantauan Memo Timur di lapangan, ada ratusan saluran tv kabel dari sejumlah perusahaan tv kabel yang masih belum mengantongi izin.
Drs Basuni


Data yang diperoleh, dari sejumlah perusahaan tv kabel di Lumajang, hanya ada 2 yang sudah mengantongi izin. Akibatnya pemerintah dirugikan, karena puluhan juta hasil dari pajak yang seharusnya diperoleh tidak masuk.

Kepala Satpol PP Lumajang, Basuni saat dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini masih belum ada laporan adanya perusahaan tv kabel yang tak memiliki izin. Pihaknya masih menunggu laporan, jika benar dan terbukti ada perusahaan tv kabel yang tak berizin akan dilakukan penertiban.

Belum ada laporan, terkait adanya perusahaan tv kabel yang tidak berizin,” kata basuni saat dihubungi Memo Timur, Kamis (14/4).
Pelaku Curanmor Selokbesuki Dilibas Petugas
Sebelumnya, Satpol PP juga sempat melakukan penertiban terhadap salah satu perusahaan tv kabel dari Jember yang mulai beroperassi di Lumajang. Pasalnya izin dari perusahaan tersebut hanya berlaku di Jember saja.

Sebelumnya ada perusahaan tv kabel yang mulai beroperasi di Lumajang namun memiliki izin di area Jember, jadi kita tolak. Jika akan meneruskan kita suruh mengurus izin lebih dulu,” terang Basuni.

Dari laporan yang ia terima, salah satu perusahaan tv kabel di Lumajang yang sudah memiliki izin yakni Lumajang Vision. Perusahaan tersebut, kata Basuni, sudah mengantongi izin dari Kementerian, Provinsi, serta izin operasional dari Lumajang.

Basuni mengatakan, sejumlah perusahaan tv kabel skala kecil yang tak mampu mengurus izin mulai merger (bergabung, Red) dengan Lumajang Vision. Sehingga hasil keuntungan akan dibagi, namun Basuni tidak mengetahui detail perihal sistem pembagian hasilnya.


Ada sebagian perusahaan tv kabel yang sementara ikut Lumajang Vision, mereka bagi hasil,” jelas Basuni.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Nur Hidayati mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui adanya sejumlah perusahaan tv kabel yang tak berizin. “Masih belum ada laporan,” katanya saat dihubungi Memo Timur.

Namun jika terbukti, Nur Hidayati menegaskan, agar pemilik perusahaan tv kabel yang tak berizin segera memproses izin. Selain merugikan pemerintah, karena tidak ada pajak yang masuk, hal ini juga melanggar aturan. “Kalau memang ada usaha yang tidak berizin, ya harus menyelesaiakan proses izin,” ujarnya. (cw)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: