Buka Jalur Pantai Watu Godek, Gunakan Lahan PerhutaniMemo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
31 Mei 2016

Buka Jalur Pantai Watu Godek, Gunakan Lahan Perhutani

Posted by on 31 Mei 2016

Lumajang, Memo Timur_Akses jalan menuju Pantai Watugodeg Kecamatan Tempursari mengalami abrasi dan merusak badan jalan hingga 90 persen. Upaya penanganan tidak bisa dilakukan, pasalnya gelombang laut dikhawatirkan menganggu pembangunan sehingga tidak maksimal.
Drs Masudi


Mengetahui kondisi ini, pemerintah memiliki wacana agar dibuat jalur baru di sebelah utara yang melewati atas tebing. Jalur ini dirasa aman, karena tak ada lagi ancaman abrasi seperti yang sering terjadi di jalan tepi Pantai Watu Godeg.

Ada wacana akan dibangun jalur baru melewati atas tebing. Karena jalur di Pantai Watu Godeg sudah sulit dibenahi,” ujar Sekretaris Daerah, Masudi, Senin (30/5).

Namun rencana ini masih dalam proses yang agak panjang, pasalnya lahan yang akan dibuat jalur adalah lahan milik Perhutani. Proses kerjasama akan dilakukan antara pemerintah dan Perhutani, sehingga pembukaan jalur bisa segera dilakukan.

Kalau lewat atas harus melewati lahan milik Perhutani, kita lakukan kerjasama dulu,” ungkap Masudi.

Di kesempatan lain, Bupati Lumajang, Drs. H. As’at Malik mengatakan, jika sudah dilakukan pembicaraan dengan pihak Perhutani terkait wacana ini. Sinyal positif juga sudah dikirim oleh Perhutani terkait pembukaan jalur.

Sudah dilakukan pembicaraan dengan pihak Perhutani, mereka juga menanggapi positif terkait rencana ini,” ujar bupati.

Hamili Anak Tetangga, Pria Beristri Diringkus

Selanjutnya, kata bupati, kelengakapan administrasi harus dipenuhi untuk dikirim ke pihak Perhutani dan disetujui agar bisa segera dilaksanakan. Perhutani juga tidak memberikan syarat khusus atau ganti rugi terkait rencana ini.

Perhutani merespon baik, tinggal kelengakapan administrasi. Juga tidak ada ganti rugi atau tukar guling,” jelasnya.

Waka Administratur Perhutani Lumajang, Mukhlisin, S.Hut menyampaikan, secara lisan, pihaknya menyetujui tentang wacana tersebut. Kerena pembukaan jalur dirasa perlu karena darurat demi memperlancar akses jalan.


Mukhlisin menegaskan, memang tidak ada beban kompensasi yang diberikan pada pemerintah terkait pembukaan jalur di lahan Perhutani. Namun pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan reboisasi dan menjaga mata air.

Mukhlisin menambahkan, untuk lahan hutan Perhutani di Tempursari merupakan hutan propinsi dan hutan terbatas, sehingga bisa dialigh fungsikan untuk hal yang lebih penting. “Hutan di sana bukan hutan lindung atau konservasi,” ungkapnya. (cw)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top