Izin Belum Beres, Videotron Akan DimatikanMemo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
27 Mei 2016

Izin Belum Beres, Videotron Akan Dimatikan

Posted by on 27 Mei 2016

Lumajang, Memo Timur_Dua videotron terpasang di depan Pendopo Kabupaten dan perempatan adipura diketahui belum melengkapi izin. Padahal keduanya sudah menyala dan menayangkan sejumlah konten sejak beberapa hari lalu.


Kepala Satpol PP Lumajang, Basuni mengatakan, ada dua izin prinsip yang belum dilengkapi oleh pihak vendor. Dua izin dimaksud yakni Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal ini diketahui setelah diadakan rapat terbatas Pemkab untuk membahas kedua videotron yang dihadiri Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Kepala KPT, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda, serta Kepala PUK. Mengingat banyaknya sorotan dari sejumlah kalangan terkait berdirinya dua videotron yang dinilai belum lolos presedur.

Operasi Pekat, Polgab Amankan 5 PSK

Menindaklanjuti temuan ini, Satpol PP segera melakukan penertiban dan meminta kepada pihak vendor untuk mematikan videotron. "Kita sudah hubungi pihak teknisi dari videotron, agar untuk sementara dipadamkan," ujar Basuni pada Memo Timur, Kamis (26/5).

Namun perintah dari Satpol PP tidak bisa ditindaklajuti langsung, karena teknisi videotron harus berkoodinasi dahulu dengan pimpinannya. Diketahui pimpinan vendor berada di kota Surabaya. “Tidak bisa langsung dimatikan, karena teknisi harus koordinasi dulu dengan pimpinannya,” sambung Basuni.

Basuni mengatakan, dari keterangan pihak vendor, kelengkapan perizinan yang belum terpenuhi masih dalam proses. Ditambah lagi di Lumajang Perda Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dalam proses dan kini masih dalam bentuk Raperda. “Masih dalam proses, Perda juga masih akan disahkan di Provinsi,” terangnya.


Di dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani oleh pihak Pemkab dan Vendor, juga disebutkan jika videotron tidak boleh menyala jika izin belum dilengkapi. Basuni menjelaskan, ini tertuang dalam MoU di pasal 4 ayat 3 huruf a dan d. “Di MoU sudah ada prosedurnya yang disetujui oleh kedua belahpihak,” ucapnya. (cw)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top