Pajak Tak Boleh DihutangMemo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
28 Mei 2016

Pajak Tak Boleh Dihutang

Posted by on 28 Mei 2016

Lumajang, Memo Timur_Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang, Drs. H. Suigsan, MM mengatakan, segala kegiatan ekonomi harus tertib membayar pajak. Pajak harus dibayar tepat waktu dan tidak boleh terhitung pajak terhutang.


Pajak harus dibayar pada waktu itu juga, pajak tidak boleh dihutang,” ungkapnya pada Memo Timur, Jum’at (27/5).

Ia menegaskan, hal ini sesuai dengan aturan di Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Aturan ini juga sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati. Untuk itu dewan menghimbau pada pemerintah agar menyikapi dan berkoordinasi terkait banyaknya pajak terhutang.

Hal ini harus disikapi oleh pemerintah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD),” ujarnya.

Bantuan Para Nelayan Tak Kunjung Cair, Bunadi Ngadu

Suigsan menyampaikan, penanganan terkait pajak terhutang harus diselesaikan dengan memanggil pihak trkait. Pasalnya pemerintah dirugikan, karena retribusi yang seharusnya masuk menjadi tertunda.

DPKAD harus segera memanggil pihak yang terkait, agar retribusi masuk pada pemerintah,” tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Lumajang, H. Agus Wicaksono, S.Sos mengatakan, wacana tentang pendataan pendapatan bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus segera diterapkan. Teknologi ini akan diterapkan pada bisnis menengah atas untuk memonitor pendapatan sehingga pajak yang masuk ke pemerintah.


Hal ini dilakukan, kata Agus karena pajak yang masuk ke pemerintah banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak usaha besar seperti rumah makan, tempat hiburan, hotel, dan toserba yang tak tertib membayar pajak. “Kita lihat banyak usaha besar yang ramai, namun pajaknya tidak sesuai,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta pada pemerintah agar wacana di tahun 2014 lalu itu agar segera direalisasikan. Pasalya di Lumajang sendiri saat ini geliat perekonomian terus mengalami peningkatan signifikan. “Namun sayangnya tidak dibarengi dengan nilai pajak yang bertambah besar,” ungkapnya.

Dewan juga menemukan banyak tempat usaha menengah atas yang masih belum mengantongi izin. Agus menegaskan saat ini tak semua tempat hiburan dan karaoke memiliki izin. “Hal ini tentu merugikan pemerintah,” pungkasnya. (cw)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top