Hot News

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Peristiwa

Publik

Pemerintahan

Kriminal

Wisata

» » » » Tinjau 37 WIUP Pemohon Baru, Tumpang Tindih Masih Terjadi

Lumajang, Memo Timur_Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Lumajang yang baru diajukan. Peninjauan dilakukan selama 2 hari (9-10 Mei 2016) di 37 titik lokasi.
Drs Basuni


Peninjauan dilakukan dengan didampingi Bagian Ekonomi dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dari 37 WIUP yang ditinjau, semua pemohon izin merupakan asli dari Lumajang. Ini sesuai dengan rekomendasi Bupati Lumajang, Drs. H. A’at Malik yang menginginkan penambangan di Lumajang dilakukan masyarakat sendiri.

Namun dari peninjauan kali ini, masih ditemukan adanya tumpang tindih WIUP yang diajukan. Dinas ESDM Jatim menemukan WIUP yang sama-sama diajukan oleh pemohon izin lainnya. Hal ini sama dengan temuan pada peninjauan yang dilakukan sebelumnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya Dinas ESDM Jatim membagi WIUP sesuai dengan jumlah pengaju izin yang saling tumpang tindih. Kepala Satpol PP Lumajang mengatakan, keputusan ini diambil agar permasalahan segera terselesaikan.

Setubuhi Pacar, Pemuda Kudus Dijemput Polisi

Basuni menjelaskan, dari 37 pemohon izin baru, WIUP yang diajukan CV. Putra Kartini yang mengalami permasalahan tumpang tindih dengan pemohon yang sebelumnya sudah mengajukan terlebih dulu. Sehingga setelah pembagian wilayah dilakuakan, dari sebelumnya 56 hektare menjadi 16 hektare.

Mereka sebelumnya pernah mengajukan 56 hektare, namun akhirnya sudah dibagi,” ujar Basuni pada Memo Timur, Rabu (11/5).

Basuni memastikan sudah tidak ada permasalahan lagi dari 37 WIUP baru tersebut. Selanjutnya, semua WIUP yang diajukan akan dikaji kembali oleh Dinas ESDM Jatim untuk kemudian dikeluarkan izinnya.

Tumpang tindih beberapa bulan lalu sudah teratasi, sudah dibagi-bagi dan tidak ada permasalahan lagi,” ujarnya.

Namun sebelum Dinas ESDM Jatim mengeluarkan izin, akan dilakukan koordinasi dengan bupati agar izin yang dikeluarkan sudah sesuai dan tidak ada permasalahan. Untuk memastikan tidak ada tumpang tindih lagi dan izin sesuai dengan titik koordinat.

Misalnya untuk memastikan titik koordinatnya sudah benar-benar tidak ada permasalahan,” ungkapnya.

Pengkajian dari Dinas ESDM Jatim terhadap 37 pengajuan izin baru tersebut bisa memakan waktu beberapa bulan. Ini dikarenakan keterbatasan jumlah SDM yang tak berimbang dengan jumlah pengaju izin dan wilayah se-Jawa Timur.

Namun masyarakat yang mengajukan inginnya cepat-cepat selesai,” kata Basuni. (cw)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: