Usai Banyak Revisi, 9 Raperda Didok!Memo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
17 Mei 2016

Usai Banyak Revisi, 9 Raperda Didok!

Posted by on 17 Mei 2016

Lumajang, Memo Timur_Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang dalam rangka pembahasan 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah menyelesaikan tugasnya. Pansus yang dibagi menjadi 3 tim, telah melakukan evaluasi dan revisi terhadap 9 Raperda yang telah diajukan Pemerintah Lumajang.


Pansus 1 melakukan pembahasan tentang Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pelayanan Publik. Pansus 2 membahas Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Ruang Terbuka Hijau, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Bangunan Gedung. Pansus 3 membahas Perubahan atas Perda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Gangguan.

Kesembilan Raperda yang telah direvisi telah disetujui bersama-sama dalam Rapat Paripurna, Senin (16/5), di Kantor DPRD Lumajang. Selanjutnya 9 Raperda akan disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna selanjutnya.

Warga Geger Temukan Jenazah Bayi

Revisi dari Tim Pansus diantaranya meliputi penyempurnaan kata dan kalimat. Sejumlah Raperda juga mengalami penghapusan dan penambahan pasal termasuk penghapusan dan penambahan ayat.

Ketua DPRD Lumajang, H. Agus Wicaksono, S.Sos menyatakan, dalam pembahasan Raperda, Tim Pansus juga dibantu Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Gubernur telah memfasilitasi dan membantu mengevalusi Raperda.

"Pembahasan 7 Raperda juga difasilitasi oleh gubernur pada 18 April 2016. Gubernur ikut membantu mengevalusi," ujar Agus dalam Rapat Paripurna dengan acara Persetujuan Dewan Terhadap 9 Raperda Kabupaten Lumajang 2016.


Agus menegaskan, 9 Raperda yang telah dievalusi sudah tidak ada permasalahan. Sehingga selanjutnya bisa diajukan sebagai Perda. "Raperda sudah tidak ada permasalahan, dan bisa dijaukan sebagai Perda," tegasnya.

Sementara dalam padangan umum Fraksi PDIP, menyebutkan, perubahan atas Perda Retribusi Izin Gangguan sebenarnya bukanlah Perda perubahan namun Perda Baru. Ini dinilai Raperda tersebut mengalami perubahan hingga 70 persen.

Namun Fraksi PDIP berharap ketika Raperda ini nanti disahkan menjadi Perda, agar lebih diterapkan dengan maksimal. Sehingga mampu menyumbangkan pajak dan retribusi pada daerah secara maksimal.

"Perda selanjutnya digunakan sebagai payung hukum dan diterapkan sebaik-baiknya untuk memberikan pendapatan daerah," ucap Hobibul Umam, juru bicara Fraksi PDIP.

Menanggapi banyaknya revisi dalam Raperda, Bupati Lumajang, Drs. H. As'at Malik, M.Ag mengatakan, ini sudah sesuai dengan kewenangan dan hasilnya telah disepakati. Sehingga keputusan ini sudah bulat dan selanjutnya bisa disahkan menjadi Perda.

"Sudah sesuai perubahannya, dan akan disahkan," ujar Bupati pada wartawan usai Rapat Paripurna. (cw)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top