3 Perda dan 1 Perbub DihapusMemo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
16 Juni 2016

3 Perda dan 1 Perbub Dihapus

Posted by on 16 Juni 2016

Lumajang, Memo Timur_Sebanyak 3 Peraturan Daerah (Perda) dan 1 Peraturan Bupati (Perbub) dihapus. Penghapusan ini sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat, setelah dilakukan penginventarisasian Perda. Total di seluruh Indonesia ada sedikitnya 3000 Perda yang dihapus.
ahmad taufik hidayat


Kepala Bagian Hukum, Ahmad Taufik Hidayat mengatakan, instruksi dari Pemerintah Pusat, Perda yang bisa menghambat investasi dan wewenang daerah yang tidak berlaku agar dilakukan penghapusan.

Tiga Perda yang dihapus, pertama, Perda No. 18 Tahun 2006 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah. Kerena Perda ini sudah tidak sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Keributan Depan Rumdin Kapolres, Oknum TNI Vs Polisi Berakhir Damai

"Sekarang kan semua izin tambang diambil alih propinsi, jadi di daerah tidak berlaku. Itu harus dihapus," ucap Taufik pada sejumlah wartawan saat ditemui di ruangannya, Rabu (15/6).

Kedua, Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lumajang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan. Dimana kewenangan juga sudah diambil oleh propinsi, sehingga kabupaten tidak berhak mengatur dan hanya sebatas koordinasi.

"Kewenangan pemerintah dalam hal ini dibagi dua, ada kewenangan wajib dan kewenangan absolut," jelasnya.

Ketiga, Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang. Perda ini berkaitan dengan pembatalan Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Sumberdaya Air.

"Sehingga Perda ini dihapus karena sesuai dengan pembatalan undang-undang yang dimaksud," ujarnya.

Sementara untuk Perbub yang dihapus, yakni tentang Pengelolahan Tambang. Hal ini ini dikarenakan Perda yang berkaitan juga sudah dihapus.

Namun sampai saat ini, pemerintah kabupaten belum menerima secara resmi surat terkait penghapusan Perda yang dimaksud. "Kemungkinan dalam bulan-bulan ini akan turun suratnya," kata Taufik.


Taufik, menjelaskan, penghapusan Perda tersebut sudah wajar dan tidak ada masalah karena sudah sesuai instruksi dari pusat. Penghapusan dari pusat juga membuat pemerintah kabupaten tidak kerepotan dalam mencabut Perda.

"Kalau kita cabut sendiri Perdanya kan, masih repot, harus melibatkan dewan juga," pungkasnya. (cw)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top