DPRD Respon Penghapusan 3 Perda dan 1 Perbub Memo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
21 Juni 2016

DPRD Respon Penghapusan 3 Perda dan 1 Perbub

Posted by on 21 Juni 2016

Memo Timur - Terkait pembatalan atau penghapusan 3 Peraturan Daerah (Perda) dan 1 Peraturan Bupati (Perbub) oleh Pemerintah Provinsi direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang.
Nur Hidayati


Ketiga Perda yang dihapus oleh Pemprov bersamaan dengan penghapusan 3000 lebih Perda di seluruh Indonesia yang dianggap memperlambat investasi. Ada juga Perda yang dihapus dikarenakan daerah sudah tidak memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam Perda.

Ketua Komisi A, Nur Hidayati mengatakan, penghapusan 3 Perda dan 1 Perbub ini seudah sesuai dengan mekanisme yang ada dari Pemerintah Propinsi. Sehingga daerah tidak menuruti dan mentaati keputusan tersebut.

Namun hingga saat ini, pihak Pemprov masih belum melayangkan surat resmi atau formalitas terkait adanya penghapusan 3 Perda ini. Keputusan Pemprov hanya sebatas komunikasi dengan pihak Pemerintah Lumajang.

“Untuk keputusan secara tertulis melalui surat resmi kan masih belum diberikan ke kita, namun untuk penghapusan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar Nur Hidayati pada sejumlah wartawan usai pelaksanaan Rapat Paripurna, Senin (20/6).


Ditanya tentang kerugian yang ditanggung oleh pihak Pemkab terkait penghapusan ini, Nur Hidayati tidak melihat hal itu. Pasalnya semua keputusan dari Pemprov sudah bulat dan sesuai dengan mekanisme dan melihat kondisi daerah saat ini.

Ngabuburit, Bocah SMP Tewas di Tepi Pantai

Menskipun, kata Ia, dalam pembuatan Perda, Pemkab harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan pembahasan hingga Perda diterbitkan. “jadi kita tidak melihat untung ruginya, tapi kembali lagi ini sudah sesuai dengan menaknisme yang ada,” ujarnya.

Namun ke depan, pihak DPRD akan memperketat Raperrda yang masuk dari Pemkab untuk dilakukan pembahasan. DPRD akan melihat sejauh mana efektif dan efesien Raperda yang akan diterbitkan.

“Akan kita perketat, sejauh mana manfaatnya dan pentingnya,” pungkas Nur Hidayati.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, 3 Perda yang dihapus diantaranya, pertama, Perda No. 18 Tahun 2006 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah. Kedua, Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintahn Kabupaten Lumajang dalam Urusan Pemrintahan Wajib dan Pilihan. Ketiga, Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang.
Sementara untuk Perbub yang dihapus, yakni tentang Pengelolaan Tambang. Hal ini ini dikarenakan Perda yang berkaitan juga sudah dihapus. (cw)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top