Lumajang Kembali Raih Opini WTP dari BPKMemo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
6 Juni 2016

Lumajang Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Posted by on 6 Juni 2016

Lumajang, Memo Timur_Kabupaten Lumajang kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) anggaran tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.
Drs. H. As’at Malik, M.Ag


Penghargaan diterima langsung oleh Bupati, Drs. H. As’at Malik, M.Ag dari Kepala BPK Jatim Novian Herodwijanto di Kantor BPK Jatim, Jum’at (3/5). Ini merupakan perolehan kali ketiga setelah sebelumnya pada tahun 2006 dan 2014.

Jalur Pantai Watugodeg Resmi Ditutup

Bupati mengatakan, hasil ini merupakan dari usaha keras semua pihak, sehingga Lumajang secara beruntun memperoleh Opini WTP. Ia menambahkan, meskipun ada perubahan model laporan, namun semua bisa diatasi dengan adanya kesabaran dan bimbingan dari auditor. “Hasilnya sudah kelihatan, kita juga minim catatan,” ujarnya.

Ke depan bupati berharap, laporan lebih baik lagi sehingga kesalahan bisa lebih diminimalisir hingga nol kesalahan. “Kalau masih konsultasi berarti masih harus ada yang dibenahi. Ke depan harus lebih bagus,” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah, Masudi mengaku sangat senang dengan diraihnya WTP LKPD anggaran 2015. Hal ini berkat dukungan masyarakat Lumajang serta para birokrasi dalam tertib administrasi dan laporan keuangannya. "Ini berkat semua pihak dan arahan dari pak Bupati," ungkapnya.

Menurut Masudi, kaporan keuangan harus memenuhi tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan.


Sedangkan kriteria laporannya sendiri harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuhan pada perundang-undangan dan kecukupan informasi. "Alhamdulillah, kita bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPK," terangnya.

Kepala BPK Jatim, Novian Herodwijanto menyampaikan, BPK dalam melaksanakan pemeriksaannya berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan BPK dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan tersebut, BPK yakin bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat,” kata Novian.

Tahun 2015 adalah tahun pertama penerapan basis akrual terhadap proses penyusunan laporan keuangan pemerintah di seluruh Indonesia, baik pusat maupun daerah. Perubahan basis akuntansi ini menjadi tantangan tersendiri, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi BPK selaku pemeriksa keuangan daerah.

Esensi dari basis akrual adalah bagaimana menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif, lebih transparan, dan lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. “Hal itu antara lain tercermin dalam perubahan jumlah laporan keuangan, dari 4 laporan menjadi 7 laporan,” ujar Novian.

Novian mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan BPK di lapangan, permasalahan yang umum dijumpai dalam LKPD TA 2015 di wilayah Jawa Timur adalah penyajian atau pencatatan dana yang berasal dari luar pemerintah daerah. Seperti dana BOS, proses pengadaan barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial.

Oleh karena itu, BPK mendorong para kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan-permasalahan tersebut,” pungkasnya. (cw)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top