Pemkab Bakal Ajukan Kembali Raperda Minol dan KTRMemo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
15 Juni 2016

Pemkab Bakal Ajukan Kembali Raperda Minol dan KTR

Posted by on 15 Juni 2016

Lumajang, Memo Timur_Pemerintah Kabupaten Lumajang akan mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Minuman Beralkohol (Minol) dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang untuk dibahas bersama dalam Rapat Paripurna. Sebelumnya dua Raperda ini mendapat penolakan dari dewan sehingga tidak dibahas dalam Paripurna tahun pertama.
Achmad Taufik Hidayat


Kepala Bagian Hukum, Ahmad Taufik Hidayat mengatakan, selain Raperda Minol dan KTR ada 3 Raperda lagi yang akan diajukan ke dewan. Diantaranya Raperda Tanggungjawab Perusahaan (CSR), Raperda Pemberangkatan dan Pemulangan Haji, dan Raperda Adminsitrasi Kependudukan.

"Untuk Raperda Minuman Beralkohol, kalau di surabaya gol (disetujui) akan kita ulangi, ajukan lagi ke dewan," ujar Taufik pada sejumlah wartawan, Selasa (14/6).

Sementara untuk Raperda KTR, kata Taufik, sebelum diajukan ke dewan akan dikaji kembali terlebih dahulu. Pengkajian akan dilakukan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan melihat kondisi Lumajang saat ini.

Lionel Du Creaux Masih Belum Ditemukan di Semeru

"Raperda KTR hanya mengatur di kawasan tertentu tidak boleh merokok. Seperti di tempat ibadah, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, angkutan umum, dan instanssi pemerintahan terbatas," jelas Taufik.

Sementara untuk 9 Raperda yang tahun ini sudah dibahas dan disetujui menjadi Perda akan segera disahkan. Saat sudah sampai pada tahap finalisasi dan akan diundangkan.

Taufik menjelaskan, 7 Raperda yang termasuk kategori umum sudah difinalisasi dan diundangkan. Sementara 2 Raperda, sisanya yang masuk kategori retribusi masih menunggu jadwal evalusi dari provinsi. Yakni Raperda Izin Gangguan (HO) dan Raperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB).


"Kalau untuk Raperda kategori retribusi, pajak, tata ruang, dan anggaran itu dievaluasi. Selain itu fasilitasi," ujar Taufik.

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, untuk fasilitasi dilakukan sebelum Raperda disetujui. Sementara evalusi setelah Raperda disetujui. "Tingal disesuaikan saja. Ada beberapa catatan, dan akan segera kita sosialisasikan kalau selesai," jelasnya.

Terakhir Taufik mengatakan, untuk Perda kategori umum ketika sudah disahkan bisa langsung diterapkan. Namun kalau retribusi masih harus dibuat perbub terlebih dulu karena akan ada perubahan tarif.

"Jadi kalau yang Raperda menyangkut retribusi akan dilaksanakan tahun depan. Kalau Perda umum bisa langsung dilaksanakan," pungkasnya. (cw)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top