Ad

Memo Timur Lumajang
30 July 2016

LSM Minta Bupati Batalkan Permohonan Penangguhan Penahan Ninis

Posted by on 30 July 2016

Memo Timur - Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Ninis Rindhawati mendapat sorotan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (Gempar).
http://www.memolumajang.com


Mereka meminta Bupati Lumajang, Drs. H. As’at Malik membatalkan surat penangguhan penahanan yang sebelumnya sudah diajukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Pasalnya hal tersebut dinilai akan merusak citra Pemerintah Lumajang sendiri.

“Meminta Bupati Lumajang membatalkan surat penangguhan penahanan terhadap pejabat Pemkab Lumajang karena hal tersebut akan mencederai penegakkan pemerintah Kabupaten Lumajang yang bersih dan berwibawa,” ujar Ketua Gempar Nawawi, Jum’at (29/7). Mantan Ketua UPK PNPM Rowokangkung Ditahan

Tak hanya itu, mereka medesak pada Bupati untuk segera menon aktifkan siapapun pejabat Pemkab yang sudah menjadi tersangka korupsi.

Selanjutnya mereka mendukung dan mengapresiasi Kejati agar terus mengusut tuntas kasus korupsi pasir besi PT. Indo Mining Modern Sejahtera (IMMS). Karena telah mengakibatkan kerugian negara mencapai hampir 80 milyar. Bawa Celurit, Pemuda Mojosari Masuk Bui

“Kerugian negara mencapai hampir 80 milyar dan kerusakan lingkungan secara masif di pesisir selatan,” ujar Nawawi.

Di sisi lain, LSM Lumajang Bangkit menyikapi hal ini dengan berbeda. Mereka menilai, selama Ninis saat ini masih menjadi bagian dari Pemkab karena masih ditetapkan tersangka bukan sudah ditetapkan bersalah. Sehingga sah saja, Pemkab memberikan dukungan.

“Sebelum ada putusan bersalah dari pengadilan nantinya, kan masih praduga tak bersalah, untuk itu, Bupati harus tetap melindungi. Selama Ninis Rindhawati kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti,” tegas Ketua LSM Lumajang Bangkit, Nanang Hanafi. Usai Ninis, Ada 1 Pejabat Bakal Ditetapkan Tersangka oleh Kejati

Seperti diketahui, Pihak Pemkab melalui Bagian Hukum telah mengajukan permohonan yang dimaksud usai ditetapkannya Kepala Bagian Ekonomi, Ninis Rindhawati oleh Kejati. Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Lingkungan Hidup itu diduga menerbitkan AMDAL yang membuat PT. IMMS bisa menambang pasir besi di pesisir Desa Bades, Kecamatan Passirian.

Pemkab juga telah mengupayakan bantuan hukum untuk Ninis. Pemkab sudah menunjuk M. Ansori pengacara dari Surabaya untuk mendampingi Ninis dalam proses hukum. Sementara dana untuk bantuan hukum bukan dari Pemkab melainkan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Gadis Tuna Netra Jadi Budak Sex Pria Beristri

“Untuk anggaran bantuan hukum memang tidak ada dari Pemkab, kita ambilkan dari dana iuran di KORPRI yang dikhususkan untuk membantu anggota, salah satunya untuk bantuan hukum tersebut,” jelas Kepala bagian Hukum, Ahmad Taufik Hidayat pada waktu lalu.

Sesaat ini sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan tersangka oleh Kejati, yakni Direktur PT. IMMS Lam Chong San, sat teknis dokumen AMDAL Abdul Ghofur, Wakil Direktur CV Lintas Sumberdaya Lestari Abdul Raheem Faqih. (fit)

comments

0 Komentar:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top