Usai Ninis, Ada 1 Pejabat Bakal Ditetapkan Tersangka oleh KejatiMemo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
27 Juli 2016

Usai Ninis, Ada 1 Pejabat Bakal Ditetapkan Tersangka oleh Kejati

Posted by on 27 Juli 2016

Memo Timur - Usai Ninis Rindhawati, Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Lumajang yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan sudah ditahan, bakal ada satu lagi pejabat yang akan dipanggil Kejati dan kemungkinan besar juga akan ditetapkan menjadi tersangka. Pejabat dimaksud diduga kuat juga ikut terlibat dalam kasus pasir besi PT. Indonesia Modern Minning Sejahtera (IMMS).
http://www.memolumajang.com/


Sumber terpecaya dari Kejati, maksimal 2 minggu lagi akan ada pemanggilan pejabat yang dimaksud untuk dilakukan pemeriksaan. Namun siapa pejabat yang dimaksud, ia enggan meyebutkan namanya.

“Siapa pejabat itu masih kita rahasiakan. Namun yang pasti, usai penahanan Ninis, akan ada pejabat lain yang ikut terseret Mas,” ujar salah sumber di Kejati yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi Memo Timur, Selasa (26/7). Gadis Tuna Netra Jadi Budak Sex Pria Beristri

Sementara Kepala Bagian Hukum Pemkab Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat saat dikonfirmasi terkait hal ini, pihaknya masih belum mendapatkan informasi tersebut. Namun jika benar adanya, maka pihak Pemkab akan menghormati proses hukum yang dilakukan pihak Kejati.

“Kita belum tahu dan belum mendapat informasi terkait hal itu,” ujar Taufik pada sejumlah wartawan saat ditemui di Kantor Pemkab Lumajang, Selasa (26/7). Waspada! Pelaku Gendam Modus Bantuan Beras Kerap Beraksi di Lumajang

Sementara saat disinggung kembali soal Ninis, Taufik menjelaskan, jika permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan yang sudah diajukan masih dalam proses di Kejati. Pasalnya Kejati tidak bisa serta merta langsung memutuskan, masih ada koordinasi di kalangan internal maupun vertikal.

“Kan ada dua opsi, kalau tidak bisa ditangguhkan, ya dipindahkan ke Lumajang,” kata Taufik.

Taufik menegaskan, alasan Pemkab mengajukan penagguhan dan pemindahan, karena tenaga dan pikiran Ninis masih dibutuhkan oleh Pemkab karena masih banyak prigar yang belum selesai. Di sisi lain Ninis memiliki anak kecil yang dibutuhkan untuk mendampinginya.

“Masih banyak program yang belum selesai, sehingga tidak ada kendala,” tegasnya. Bupati Lepas 11 Atlet Kontingen Jatim

Pemkab juga telah mengupayakan bantuan hukum untuk Ninis. Pemkab sudah menunjuk M. Ansori pengacara dari Surabaya untuk mendampingi Ninis dalam proses hukum. Sementara dana untuk bantuan hukum bukan dari Pemkab melainkan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

“Untuk anggaran bantuan hukum memang tidak ada dari Pemkab, kita ambilkan dari dana iuran di KORPRI yang dikhususkan untuk membantu anggota, salah satunya untuk bantuan hukum tersebut,” jelasnya.

Selama Ninis ditahan, otomatis jabatan saat ini kosong. Karena sesuasi ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 88, jika PNS ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan akan diberhentikan sementara. Korupsi Genset Diganjar 3 Tahun

“Untuk penggantinya, PLH (Pelaksana tugas Harian), masih proses, mungkin minggu depan sudah ditetapkan,” pungkasnya.

Sementara itu ketua LSM IBW Lumajang, Mujibul Khoir mengatakan, penanganan kasus ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak boleh berhenti sampai di Ninis Rindhawati saja. Mengingat ada sejumlah pejabat pemkab Lumajang yang juga harus ikut bertanggungjawab atas kasus itu, hingga terjadinya pelanggaran hukum soal tambang pasir besi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Modern Minning Sejahtera (IMMS).

“Dalam waktu dekat ini, kami akan ke Jakarta untuk menemui Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung untuk membeberkan semuanya. Langkah ini terpaksa kami lakukan, khawatir penanganan kasus ini Kejati berhenti sampai di Bu Ninis. Bagaimana dengan keterlibatan beberapa pejabat pemkab Lumajang yang lain. Kejati harus fair dan adil dong,” tambahnya.(cw)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top