Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » » » Bupati Sampaikan Nota Penjelasan 5 Raperda

Memo Timur - Bupati Lumajang, Drs. H. As’at Malik, M.Ag menyampaikan nota penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang, Jum’at (19/8). Ada 5 Raperda yang diajukan, ditambah 1 rancangan perubahan Perda yang akan ikut dibahas, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang menara telekomunikasi. 
http://www.memolumajang.com/


Kelima Raperda baru yang diajukan adalah, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang, Raperda tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Raperda tentang Laboratorium Lingkungan, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

Bupati menjelaskan, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dibuat menyusul adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Isinya soal aturan baru dalam penataan organisasi perangkat daerah yang harus diikuti semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kerja Nyata dengan Mendayagunakan Segala Potensi

Peraturan ini akan membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD). Tentunya dengan tujuan agar tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan dengan beban kerja yang didapat.

“Pembentukan dan susunan perangkat daerah harus berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan instensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah,” terang Bupati. Full Day School, Asalkan Siswa Enjoy

Raperda tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, kata Bupati, nantinya tanggungjawab pemerintah daerah bukan hanya masalah transportasi saja. Namun juga termasuk pelayanan lain yang diperlukan oleh jemaah haji.

“Namun pengupayaan ini dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Untuk Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Bupati menjelaskan, tujuannya agar perusahaan di Lumajang bisa berkontribusi kepada masyarakat. Sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat seperti untuk kehidupan yang lebih baik dan menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Nyolong Sepeda Ngaku Demi Anaknya

“Jumlah peruahaan yang cukup banyak ditambah nilai investasi yang juga tidak kecil merupakan potensi yang dapat digali oleh pemerintah,” katanya.

Sementara Raperda tentang Laboratorium Lingkungan, kata Bupati, untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia jasa dan pengguna jasa yang memenuhi standar kompetensi. Hal ini merupakan kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan atau penentuan sifat parameter kualitas lingkungan hidup yang sesuai dengan prosedur.

“Pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan digunakan untuk mendukung pengelolahan lingkungan hidup,” tegasnya.

Sedangkan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang, Bupati menjelaskan, PDAM adalah salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Maka perlu diberdayakan secara optimal sehingga mamapu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemeberian modal dalam pengembangan yang dimaksud.

“Pemerintah perlu memberikan penyertaan modal kepada PDAM, yang masih punya peluang dan potensi berkembang lebih baik,” urainya.

Tekahir, terkait rancangan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang menara telekomunikasi, Bupati mengatakan, perubahan dilakukan karena masih ada ketidaksesuaian antara beberapa menara sebelum ditetapkan Perda tersebut. Di sisi lain, menara tersebut diperlukan oleh masyarakat, sehingga jika dibongkar, akan ada dampak lain yang lebih buruk.

“Perubahan dilakukan untuk menghindari akibat lebih buruk, maka diperlukan terobosan hukum,” pungkasnya.

Selanjutnya dari 5 Raperda dan perubahan Perda yang sudah diajukan, akan dilakukan kajian oleh tim khusus yang telah dibentuk DPRD. Kemudian hasilnya akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: