Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Memo Timur - Perampingan jumlah SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) di Lumajang akan dilakukan. Perampingan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016. Sesuai peraturan tersebut, rencananya hanya 28 SKPD saja dari sebelumnya yang berjumlah 38. 
http://www.memolumajang.com/

“Dari perampingan jumlah SKPD ini, sebagian SKPD ada yang melebur dengan SKPD lainnya. Ada sebagian yang ditarik Pemerintah Provinsi,” kata Kepala Bagian Organisasi, Agus Triyono saat ditemui wartawan di ruangannya, Kamis (11/8).

Jumlah ini sesuai dengan verifikasi dan konsultasi yang sudah dilakukan dan disetujui untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Namun dari jumlah ini masih akan berubah, jika dalam pembahasan dengan DPRD nantinya ada usulan perubahan. Jual Okerbaya Kepada Teman, Guntur Ditangkap

“Sebelum Perda disahkan, masih ada potensi perubahan, sesuai dengan pembahassan nantinya,” kata Agus.

Dari PP yang sudah diterbitkan, SKPD akan dibagi dalam 3 tipe, Tipe A, B, dan D. Tipe ini untuk menentukan jumlah bidang, sub bagian, dan seksi. Untuk SKPD tipe A, ada 4 bidang, 1 sekretaris, 3 sub bagian, dan 3 seksi. Tipe B, ada 3 bidang, 1 sekretaris, 3 sub bagian, dan 3 seksi. Tipe C, ada 2 bidang, 1 sekrertaris, 2 sub bagian, dan 3 seksi. Gagal Merampok, Juragan Meubel Bersama Anak Istri Dibacok

“Tipe ini sesuai dengan hasil verifikasi pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri,” terang Agus.

Sementara Raperda baru akan diajukan ke DPRD pada minggu depan. Sehingga pembahasan bisa segera dilakukan dan ditarget awal pembahasan bisa mulai dilakukan pada Jum’at depan. Sehingga berapa jumlah SKPD yang akan dibentuk bisa segera diketahui.

“Kemungkinan Jum’at depan sudah mulai dilakukan pembahasan di DPRD,” kata Agus. Setubuhi dan Bawa Lari Anak Gadis Orang, Yasin Diringkus
Selain itu saat ini, kelengkapan administrasi untuk perampingan SKPD sudah harus diselesaikan untuk kemudian dikirim ke pusat. Ditargetkan urusan administrasi selesai pada bulan Oktober.

“Kita selesaikan terlebih dulu kelengkapan administrasinya dari masing-masing SKPD,” terangnya.

Kelengkapan admisnitasri yang dimaksud meliputi data kepegawaian dan aset dari SKPD masing-masing. Sehingga nantinya akan dilakukan inventarisasi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: