Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Dra. Hj. Nur Hidayati M.Si menilai pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Lumajang masih belum prima. Ia mengatakan pelayanan yang diberikan pada masyarakat masih belum maksimal.
memo timur lumajang

Nur Hidayati menyebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan menjadi belum prima. Diantaranya yakni sarana prasarana yang ada saat ini memang kurang mendukung. Ditambah saat ini pelayanan dipindahkan di Stadion Semeru karena gedung Dispendukcapil masih direvitaliasi.

“IT yang ada tidak mendukung. Sistem yang diberlakukan juga kurang efektif. Antara IT dan pendukungnya serta SDMnya tidak sejalan dan selaras,” katanya pada sejumlah wartawan.

Akibatnya, pelayanan yang diberikan seharusnya bisa cepat jadi berjalan lebih lama. Belum lagi jika masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan banyak yang datang bisa lebih lama lagi.
ABG Jatiroto Disetubuhi Bapak Tiri 5 Kali
Nur Hidayati menambahkan, dengan adanya persoalan ini ia akan membahas bersama pihaknya dan berkoordinasi dengan Dispendukcapil. “Untuk segera mencari solusi yang tepat,” ujarnya.

Karena bagaimanapun jika demi kepentingan masyarakat pelayanan harus bisa dikerjakan dengan maksimal. “Jangan sampai ada masyarakat yang sudah datang jauh-jauh jadi dikecewakan karena pelayanan tidak bagus,” tegasnya.

Apalagi ada laporan dari masyarakat, jika ada yang hendak mengurus ditolak lantaran setiap hari Dipendukcapil membatasi jumlah pemohon dokumen kependudukan. “Jangan sampai ditolak, mereka harus dilayani. Jika memang terbatas harus diberikan penjelasan agar mereka bisa tetap puas,” teragnya.

Karena jika pelayanan sudah tidak baik, nantinya citra dari Dispendukcapil menjadi buruk juga. “Jangan sampai nanti membuat image dan opini publik yang kurang baik,” ungkap Nur Hidayati.

Sekadar tambahan, hingga saat ini pembahasan Raperda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil masih dilakukan. Raperda ini disusun karena menyesuikan dengan adanya Undang-undang nomor 24 Tahun 2013. Terutama adalah pembebasan retribusi pengganti biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: