Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » » Komitmen Bersama Pengendalian Gratifikasi


Bupati As’at Dukung Pemberantasan Gratifikasi di Pemerintahan


Lumajang, Motim - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memberantas tindakan gratifikasi di lingkungan pemerintah. Komitmen ini melibatkan semua bupati dan walikota se-Jawa Timur.
memo timur lumajang


Komitmen ditandai dengan aksi pembubuhan tanda tangan bersama oleh Gubernur Dr. H. Soekarwo dan Ketua DPRD Jatim H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd dan diiikuti bupati dan walikota. Dengan disaksikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo. Pembubuhan tandatangan dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Senin (10/7).

Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M.Ag menegaskan, Kabupaten Lumajang sangat mendukung aksi ini. Dan berkomitemn untuk memberantas tindakan gratifikasi. Karena merupakan langkah serius dari pemerintah pusat.

“Jadi dimulai dari masing-masing wilayah atau daerah untuk bersih dari gratifiksi,” katanya.

Bupati juga siap mengaktifkan unit pengendalian gratifikasi, yang sengaja dibentuk sesuai dengan printah dari Pemprov. Unit akan bekerja untuk melaporkan hasil pantauan di tingkat kabupaten ke KPK.

Gubernur Soekarwo menegaskan, momentum pembubuhan tanda tangan ini sebagai legalitas formal pada pemerintah untuk tidak menerima gratifikasi. “Sesuai surat edaran menteri dalam negeri, melarang menerima segala bentuk gratifikasi,” katanya.
Pencuri Asal Mayang Dibekuk
Hal itu kemudian diperkuat dengan surat keputusan gubernur untuk memerintahkan bupati dan walikota membentuk unit pengendalian gratifikasi di masing-masing daerahnya. “Tugas diantaranya untuk memantau kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dana desa juga, karena bsar nilainya. Ada peluang terjadi gratifikasi,” tegasnya.

Saat ini sudah ada 28 pemerintah daerah yang sudah membentuk. Namun, sebagian unit yang telah dibentuk masih belum melakukan tugas dengan maksimal. “Belum melaporkan kegiatan sehingga belum memiliki kontribusi yang maksimal,” katanya.

Dengan diberantasanya tidankan gratifikasi, Pakdhe Karwo sapaan akrbanya, dapat berdampak baik pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih bagi investor yang akan masuk.

“Karena data dari BPS, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh pesat 5,7 persen,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: