Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Peraturan Daerah Pajak Mineral Bukan Logam sudah disahkan. Selanjutnya untuk mengaplikasikannya, dibutuhkan tim pengawas khusus agar perda bisa ditegakkan sesuai dengan sebagaimana mestinya.
memo timur lumajang


Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Drs. H. Suigsan, MM mengatakan, tim pengawas ini harus dibentuk karena harus ada pengawasan ketat dalam penarikan retribusi ini. Bahkan pengawasan tidak harus fokus pendapatan.

Namun juga di hal lain dari kegiatan penambangan ini. Meskipun izin dari propinsi, namun daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait harus dilibatkan.

“Ada tim dari Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Ekonomi, Satpol PP, dan instansi vertikal juga,” kata Suigsan pada sejumlah wartawan.

Karena nantinya tugas dari tim ini, untuk melakukan tindakan pada pelaku yang dapat menyebakan kebocoran pendapatan ataupun kerugian lainnya. “Karena ada pembinaan sampai sanksi bagi yang melanggar nantinya,” katanya.
2 Remaja Pengedar Pil Koplo Ditangkap
Dengan adanya perda ini, diharapkan PAD dari pasir di Lumajang bisa meningkat jumlahnya. Bahkan tiap tahun ditargetkan naik secara bertahap. Jika ada peningkatan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Lumajang.

Misalnya, kata Suigsan untuk pembangunan di Lumajang. Nantinya untuk pembangunan infrastruktur bisa memanfaatkan pendapatan dari pajak pasir ini. “Seperti untuk pembangunan Alun-alun nanti bisa cukup dari PAD pasir saja,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPRD Lumajang. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: