Ad

Memo Timur Lumajang
25 August 2017

Komisi D: Pelaksanaan Bedah Rumah Tak Sesuai dengan Juklak dan Juknis

Posted by on 25 August 2017

Lumajang, Motim - Komisi D DPRD Lumajang telah terjun langsung ke lapangan untuk melihat hasil pengerjaan program bedah rumah bagi Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Dari hasil beberapa rumah penerima manfaat, dan menggali informasi, Komisi D menyebut, pelaksanaan program dari pusat di Lumajang ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan penutunjuk pelaksanaan (juklak).
memo timur lumajang

Ketua Komisi D, Sugianto, SH mengatakan, adanya ketidaksesuaian ini dikarenakan banyak hal yang menyimpang. Misalnya, tim fasilitator dan pendamping tidak melakukan pemberdayaan dalam progam ini. Selain itu laporan administrasi juga masih belum beres. Ditambah pelaksanaan yang belum tuntas namun sudah dilaporkan seratus persen.
ABG Jatiroto Disetubuhi Bapak Tiri 5 Kali
“Dana untuk bangunan itukan dialokasikan 15 juta dari pusat, kemudian dari kabupaten ditambah 1,5 juta untuk ongkos tukang. Namun ada yang karena ongkos tukang kurang sehingga diambilkan dana dari bahan bangunan. Ini tidak boleh,” katanya pada sejumlah wartawan, Kamis (24/8).

Jika memang ongkos tukang dirasa kurang, kata Sugianto, kenapa tidak dari dulu diantisipasi. Jadi ketika program berjalan dan ada pengurangan anggaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB) jadi tidak sesuai.

Ia juga menerima laporan, RAb lainnya yang tidak sesuai. Misalnya bahan bangunan yang seharusnya kayu kemudian digantyi dengan cor. “Kemudian anggaran untuk kayu untuk apa,” katanya.

Selanjutnya, Komisi D juga menemukan perbaikan rumah yang masih belum rampung seratus persen tetapi sudah dilaporkan selesai. “Ini tentunya juga kasihan yang punya rumah, jadi terbebani lagi,” ujarnya.
Gadis Tuna Netra Jadi Budak Sex Pria Beristri
Sugianto menegaskan, pihaknya tidak bisa mendeteksi adanya kerugian secara materi program dari pusat untuk 360 rumah di Lumajang ini. Karena Komisi B yang nantinya akan melakukan penghitungan apakah ada ketidak sesuaian anggaran dengan fakta di lapangan.

Selain itu pihaknya juga akan memperdalam lagi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lumajang untuk menanyakan juklak dan juknis lebih detail lagi. “Karena kayaknya belum ada sosialisasi bagi pendamping tentang pelaksanaan sesuai dengan juklak dan juknis,” ujarnya.

Sementara itu, Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui Kabid Perumahan, Kahar ST, telah meminta kepada para pendamping untuk membenahi administrasinya. “Saya setiap minggu selalu memantau dan wanti-wanti agar masalah administrasi harus benar,” katanya.
Ekspor Pisang Mas Kirana Terkendala Proses Pengiriman
Lanjutnya, Ia menerima masukan dari DPRD, dan diharapkan pada hari selasa (29/8) yang akan datang, administrasi dari program ini sudah dibenahi. Bahkan Kahar menyatakan tidak akan mencairkan dana tahap kedua, jika persoalan pada tahap pertama ini tidak segera diselesaikan.

“Ini yang selesai baru sebagian kecil, saya harapkan tidak ada masalah selanjutnya. Kalau ini tidak segera dibenahi, saya tidak akan mencairkan tahap berikutnya,” kata Kahar kemudian. (fit)

comments

0 Komentar:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top