Ad

Memo Timur Lumajang
18 August 2017

Pelaksanaan Bedah Rumah Tak Sesuai Juklak dan Juknis, Fasilitator akan Cek ke Lapangan

Posted by on 18 August 2017

Lumajang, Motim - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui Kabid Perumahan Kahar, ST menyampaikan, penunjuk teknis (juknis) dan penunjuk pelaksanaan (juklak) Program Bedah Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sudah diatur.
memo timur lumajang

Namun pelaksanannya di lapangan diduga banyak yang tidak sesuai. Banyak masyarakat penerima manfaat bantuan ini, mengeluhkan pelaksanaannya. Kahar mengatakan, keluhan masyarakat, ini juga sudah sampai pada dirinya.
Samsul, Pengedar Pil Koplo Dijerat pasal 196 sub 197
Termasuk adanya ketidak sesuaian juknis dan juklak. Misalnya, dalam pemilihan bahan bangunan, yang seharusnya harus sesuai standar namun diduga masih ada yang tak sesuai. Nilai bahan bangunan pun diduga tidak sampai pada jumlah bantuan yang seharusnya diterima.

“Bahan dan harganya harus mengikuti stadar yang sudah ditetapkan. Seperti semen, harus SNI. Semua harus sesuai dengan spek,” katanya saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (18/8).

Untuk itu, pihaknya dalam hal ini fasilitator akan langsung mengecek ke lapangan terkait banyaknya laporan masalah dalam pelaksanaan bedah rumah. Tahap evaluasi juga ada, untuk menemukan adanya ketidak sesuaian dan permasalahan.

Pihaknya juga sudah mengingatkan pendamping desa yang ditugaskan untuk membantu penerima manfaat agar mengawal pembelian bahan sesuai dengan spek dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan.

 “Pendamping jangan sampai bekerja sendiri, harus sama-sama dengan yang menerima bantuan,” ungkapnya.

Juga, harus ada keterbukaan dengan penerima bantuan. Harga bahan bangunan juga harus dirinci dengan benar. “Pendamping juga harus terbuka. Bekerja di lapangan harus hati-hati. Masalah adminitrasi dan teknis harus sesuai,” tegasnya.

Program bedah rumah dari pusat melaui APBN ini, setiap penerima manfaat mendapatkan Rp 15 juta. Akan diberikan dalam bentuk bahan. Kemudian untuk ongkos tukang, dibantu oleh Pemkab Lumajang sebesar Rp 1,5 juta.
Persetubuhan, Penetapan Tersangkanya Tunggu Keterangan Ahli
Kahar tak menampik, jika pelaksanaan program ini masih banyak kendala dan masalah. Termasuk diantaranya serapan anggaran dan pelaksanaan pembangunannya yang seperti akan molor dari jadwal yang ditentukan.

Akhir Agustus ini, semua pengerjaan tahap satu harus selesai. Namun nampaknya masih banyak rumah yang belum selesai perbaikannya. Anggarannya pun juga masih banyak yang belum terserap.

“Jadi jika masih ada uang yang dibelanjakan, segera dibelanjakan,” ujarnya.

Jika nantinya, tahap pertama belum beres, maka untuk tahap kedua tidak bisa dimulai. “Kalau tahap satu masih belum selesai, saya tidak berani melanjutkan ke tahap dua, lebih baik tahap pertama diselesaikan semua,” katanya. (fit)

comments

0 Komentar:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top