Program Mahadesa Diduga Terkendala di Tingkat Desa, Kejaksaan akan Lakukan AnalisaMemo Timur LumajangMemo Timur LumajangJujur, Cerdas, Berani
28 Agustus 2017

Program Mahadesa Diduga Terkendala di Tingkat Desa, Kejaksaan akan Lakukan Analisa

Posted by on 28 Agustus 2017

Lumajang, Motim - Program Mahadesa yang direncanakan oleh Pemkab Lumajang sampai saat ini masih belum terlaksanakan. Padahal, Direktur PD. Semeru sudah dilantik jauh-jauh hari untuk ditugaskan melaksanakan program ini bersama dengan pihak ketiga PT. Maduroo.
memo timur lumajang

Dari informasi yang berhasil dihimpun, ada kendala di tingkat desa. Dimana para kepala desa (kades) masih merasa takut untuk menjalankan program tersebut. Karena ada tanggungjawab besar.
Diberi Pil Koplo dan Miras, Siswi SMK Diduga Digilir
Para kades sendiri, juga bimbang, di sisi lain, program ini adalah kebijakan dari Pemkab Lumajang yang nantinya harus wajib dijalankan. Namun di sisi lain, kades juga merasa ketakutan terkait penggunaan anggaran dalam Mahadesa.

Melihat adanya laporan seperti ini, Kejaksaan Negeri Lumajang akan melakukan analisa di tingkat desa, Sebagaimana diketahui Kejaksaan sudah intens dan menjadi mitra kades dalam mengantisipasi adanya penyimpangan anggaran.

“Nanti akan kita analisa. Baik itu secara nomeratur atau dasar hukum,” kata Kasi Intel Kejari Lumajang Kurniawan Agung Prabowo SH, MH.

Lanjutnya, kebijakan yang ada di tingkat desa yang dijalankan harus sesuai dengan kesepakatan bersama melalui musyawarah desa (musdes). Kemudian hasil musdes itu diperkuat dengan dituangkan dalam peraturan desa (perdes).
Baznas Serahkan Bantuan Kepada Warga Desa Pakel Kurang Mampu
Untuk itu, mengenai program Mahadesa yang diduga ada kendala di tingkat desa ini, pihaknya masih belum tahu betul akar permasalahannya sebelum melakukan analisa. Pihaknya akan melihat beban dan tanggungjawab apa yang akan diemban dalam pelaksanaan mahadesa nantinya.

“Kades sendiri akan memiliki tanggungjawab dan beban. Kita harus baca tersendiri,” ujarnya.

Lanjut, Agus dalam pelaksanaan porgram tidak boleh ada pemaksaan, jika dikhawatirkan rentan akan adanya penyimpangan. “Kalau ada pemaksaan nanti akan ada kenadala. Misalnya pada pencairan anggaran,” pungkasnya. (fit)

0 Komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top