Ad

Memo Timur Lumajang
4 September 2017

Tekan Angka Peredaran Rokok Ilegal, Pengawasan Terus Dilakukan

Posted by on 4 September 2017

Lumajang, Motim - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan upaya pengawasan secara maksimal demi menekan angka peredaran rokok tanpa pita cukai atau ilegal. Karena melihat temuan di tahun 2016, jumlahnya cukup banyak.
memo timur lumajang


Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M.Ag mengatakan, pengawasan perlu dilakukan agar rokok ilegal tidak masuk dan beredar di Lumajang. Karena dari temuan sebelumnya, informasi yang didapat, rokok tanpa pita cukai itu disuplai dari luar kota.

“Mereka berani memasukkan rokok ilegal itu pada kios-kios kecil kalau toko resmi mereka tidak berani,” ujarnya.

Bupati menambahkan, dari laporan Dinas Perdagangan Lumajang, sidak juga secara rutin digelar ke beberapa titik. Dari penelusuran Dindag Lumajang tahun lalu, diketahui peredaran rokok ilegal itu tidak lebih dari 7 persen dari seluruh peredaran rokok di Lumajang. Atau hanya 17 ribu batang saja yang ditemukan.
Keripik Pisang Harus Jadi Produk Unggulan
Dari informasi yang ia terima, cara pelaku mengedarkan rokok ilegal itu, si penjual atau pengedar titip pada kios-kios kecil. Yang mereka terkadang dijual oleh ibu-ibu tua ataupun ibu-ibu yang tidak tau bahwa rokok ini ilegal.

“Karena kalau di desa tidak dilihat, tidak dicek cukai atau tidaknya. Trutama daerah yang terpencil dan daerah pinggir wilayah barat Lumajang yang banyak,” ungkapnya.

Untuk itu sosialiasi cukai rokok bagi pedagang perlu dilakukan. Seperti dalam sosialisasi waktu lalu, dengan mendatangkan para pedagang rokok eceran. Karena sangat dimungkinkan mereka masih sulit membedakan mana rokok yang legal dan ilegal yang ditandai dengan adanya pita cukai.

Sosialisasi ini menjadi penting untuk menyampaikan ketentuan yang berlaku, bahwa rokok harus membayar cukai, sehingga diperlukan fungsi pengawasan terhadap cukai rokok ini. "Melalui sosialisasi ini masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan memahami serta mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang cukai,” katanya.
Wabub dr. Buntaran Dukung Panahan Lebih Berkembang dan Berprestasi
Sebagaimana diketahui sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, semua rokok yang beredar wajib menggunakan pita cukai yang telah diatur UU RI No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Perusahaan rokok, wajib melekatkan pita cukai pada kemasan rokoknya sesuai UU RI No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Bunyinya, untuk kepentingan pelekatan pita cukai, kemasan wajib memuat nama alamat pabrik rokok, merek atau gambar, jumlah isi, kandungan tar dan nikotin serta peringatan kesehatan.

Barang siapa yang melakukan praktik-praktik di atas diancam hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, dan atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. “Itu melanggar UU RI No. 39 Tahun 2007,” pungkasnya. (fit)

comments

0 Komentar:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © 2016 Memo Timur Lumajang All Rights Reserved.
back to top