Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Persoalan lahan yang berada di pemangkuan Perhutani di Lumajang masih ada. Disebutkan ada 2 ribu hektare dari 35 ribu hektare lahan milik Perhutani yang kini masih menjadi sengketa. Hal ini tidak terlepas dari adanya masyarakat yang telah mengklaim kepemilikan lahan dan ada upaya pembuatan sertifikat lahan tersebut.
wakil kepala administratur KSKPH

Wakil Kepala Administratur KSKPH Perum Perhutani Lumajang, H. Mukhlisin, S.Hut menyampaikan, lahan yang menjadi sengketa berada di sejumlah wilayah. Paling banyak diantaranya berada di wilayah Kecamatan Gucialit, Yosowilangun, dan Tempursari.
  1. Tertibkan Gepeng, Anjal dan Pelajar Bolos dengan SPK
  2. Tilik Desa Kunir Kidul, Ada Festival Banjir Tahu
  3. Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Bupati Salurkan Bantuan
  4. Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan
“Penyebabnya masyarakat berniat memiliki lahan tersebut dengan cara melakukan pensertifikatan hak milik,” katanya pada sejumlah wartawan, Senin (23/10).

Untuk menangani persoalan ini, pihaknya akan mencoba melakukan penanganan. Dengan menggali lebih dalam penyebab adanya masyarakat yang ingin melakuan sertifikat pada lahan Perhutani.

“Kita akan bedah kasus di mana yang menjadi sengketa. Apakah ada provokasi atau ada faktor lain,” ujarnya.

Padahal, selama ini sudah ada program yang ditawarkan pada masyarakat sekitar bersama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Yakni mengelolah hutan produksi, dan hasilnya dibagi bersama.

“Kita sudah membuka selebar-lebarnya dan membuka akses dalam pengelolahan hutan bersama masyarakat,” ucapnya saat ditemui di Pendopo Kabupaten.
  1. Separuh SMP Negeri Belum Terapkan K-13
  2. Arus Deras, Kondisi Plengsengan Kali Asem Makin Parah
  3. Diacungi Celurit, Honda Beat Digondol Begal
  4. Dua Jambret Nyaris Dihakimi Massa
Dengan adanya program ini, tentunya hutan produksi bisa memberikan kesejahteraan masyarakat utamanya yang telah ada di sekitarnya. “Dengan kita bermitra bersama masyarakat, bisa ada nilai lebih yang didapatkan,” ucapnya.

Bahkan dari pihak Pemkab Lumajang juga melakukan intervensi, agar benar-benar lahan yang ada bisa dikelolah dengan baik dan tepat sasaran. Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M.Ag, berharap lahan dikelolah oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai hanya dinikmati oleh yang sudah kaya atau bahkan dari luar daerah,” katanya.

Ia juga berharap, segala persolan sengketa yang ada saat ini bisa segera teratasi. Bupati tidak ingin hak yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat jutru menjadi penyebab adanya perpecahan atau pertikaian di masyarakat itu sendiri.

“Saya tidak ingin ada rezeki tapi menjadi sarana pertikaian,” tegasnya.

Dirinya juga ingin, siapa pengelolahnya juga harus terdata dengan jelas. Termasuk dengan apa yang ditanam di sana juga harus sesuai. “Karena semua harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
  1. Pencuri Sapi Kembali Teror Warga Ranuyoso
  2. Lolos dari Maut Usai Dibacok Begal
  3. Vega Kontra CB Modivikasi, 1 Tewas
  4. Tidak Jera, Rumah Penyimpanan Motor Curian Digrebek
Dari Perhutani sendiri, akan melakukan verifikasi untuk menentukan mana masyarakat yang berhak mengelolah lahan tersebut. “Seperti kita cek KTPnya, pekerjaannya apa. Agar kita bisa mendapatkan, mana warga yang layak untuk mengelolah. Kalau sudah kaya atau mendapatkan gaji di atas UMR, kan kasihan yang lainnya,” kata Muklisin. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: