Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » Bappeda: Tekan Angka Kemiskinan dengan Penanganan Terpadu

Lumajang, Motim - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lumajang, Ir. Nugroho Dwi Atmoko, mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan di Lumajang perlu penanganan yang komprehensif. Serta bersifat lintas sektor dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Ir. Nugroho Dwi Atmoko

“Disamping itu, kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh,” katanya.

Hal ini untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. “Serta mewujudkan kehidupan yang bermartabat,” terangnya.

Guna menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan daerah di Lumajang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lumajang telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) dan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

“Penyusunan perencanaan tersebut dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman serta mensinergikan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TKPKD, DPRD, Pelaku Usaha (swasta), masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder),” jelas Nugroho.

Lanjutnya, upaya nyata yang dilakukan Pemkab Lumajang dalam mewujudkan suksesnya pembangunan daerah diantaranya dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Serta kesempatan kerja, menyediakan lapangan usaha, meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah.

“Agar percepatan lebih signifikan, kita buat kajian sehingga nanti muncul strategi penanggulangan. Strategi yang kita lakukan adalah pengurangan pengeluaran si miskin dan meningkatkan pendapatan si miskin,” ujarnya.

Sementara, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Nurwakit Ali Yusron, M.Ap, menyampaikan, guna mempercepat upaya tersebut, dirinya meminta jajaran OPD mulai merubah mindset yang dulunya money follow function menjadi money follow program.

“Artinya hal yang mendesak dan prioritas program menjadi skala prioritas kebijakan daerah,” ujarnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: