Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menganggarkan dana bantuan hukum bagi warga miskin. Tujuannya untuk membantu mereka yang tersandung hukum, agar mendapatkan hak hukum di pengadilan.
Ahmad Taufik Hidayat, SH., M.Hum

Rencana ini sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Bersama dengan sejumlah Raperda lainnya akan segera diajukan ke dewan untuk dibahas.

Kepala Bagian Hukum, Ahmad Taufik Hidayat, SH., M.Hum menyampaikan, anggaran ini bukan hanya untuk membantu warga miskin di pengadilan. Namun juga bisa untuk membantu mereka jika melakukan mediasi jika ada permasalahan.

“Misalnya ada tukang becak yang tidak mampu, terlibat kecelakaan dan diduga ada perbuatan pidana. Akan kita bantu dari sisi hukum,” jelasnya.

Pihaknya juga tidak membedakan apa permasalahan hukum yang menimpa mereka. Karena Pemkab Lumajang bukan membela mereka secara personal. Namun memberikan hak hukum bagi mereka dengan melihat sisi manusiawi.

“Misalnya ada anak orang miskin yang terlibat tawuran dan sampai dibawa ke persidangan. Nanti bisa kita bantu untuk pengacara yang mendampinginya,” katanya.

Untuk melaksanakan program ini, pihaknya akan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta Perguruan Tinggi. “Pemkab akan menunjuk pengacara untuk mendampingi masyarakat tidak mampu yang terjerat persolan hukum itu,” terangnya.

Di tahun pertama pelaksanaan nanti, Pemkab menganggarkan Rp 150 juta. Setiap fase peradilan dianggarkan Rp 5 juta. Artinya dengan estimasi 30 orang. “Nanti ada evaluasi lagi di tahun berikutnya,” ucapnya.

Estimasi ini, kata Taufik, dengan melihat jumlah penduduk miskin di Lumajang sekitar 110 ribu orang. “Dari jumlah itu dianggaplah setengah persennya yang bermasalah dan sampai ke persidangan,” ujarnya.

Selain Raperda ini, Taufik menyebut ada 13 Raperda lainnya yang bakal diajukan ke DPRD. Seperti Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kemudian dua Raperda inisiatif dari DPRD, Raperda Pengelolahan Zakat dan Raperda Toko Modern.

“Tapi yang dari dewan belum tahu jadi dibahas apa tidak nanti. Belum ada konformasi,” pungkansya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: