Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Ada satu lagi izin baru tambang pasir di Lumajang yang sudah turun dari provinsi. Adanya tambahan izin ini, tentunya diharapkan bisa menekan aktifitas tambang ilegal yang selama ini masih dinilai marak.
Drs. Basuni

Data dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, satu izin yang baru turun milik PT. Lumajang Jaya Sejahtera atas nama Sujatmiko. Lokasi operasinya berada di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro. Dengan luas 55 hektare.

Seperti diketahui, Desa Jugosari sebelumnya dikenal sebagai daerah yang rawan aktivitas tambang ilegal. Ada beberapa titik lokasi di daerah ini yang menjadi tempat penambangan ilegal. Berulang kali operasi oleh pihak berwajib digelar namun tetap saja.

Kepala Satpol PP Lumajang, Drs. Basuni menyampaikan, dengan adanya izin baru ini, diharapkan bisa menekan aktifitas tambang ilegal. Para penambang yang sebelumnya menambang secara ilegal, bisa bergabung dengan perusahaan yang mengantongi izin.

“Masyarakat bisa bekerjasama dengan perusahaan untuk melakukan penambangan secara legal,” kata Basuni, Senin (11/12).

Dengan tambahan satu izin ini, artinya total sudah ada 23 perusahaan pemilik izin tambang pasir di Lumajang. Sebelumnya di Bulan Nopember ada 2 izin baru yang turun, yakni milik CV. Alka dan Hadi Sampurno.

Dalam waktu dekat, kata Basuni, dari informasi yang masuk pada dirinya, bakal ada satu lagi izin yang akan turun. Untuk daerah operasi di Pronojiwo. Di daerah itu juga diketahui rawan aktifitas tambang ilegal.

Sementara itu, daerah yang sudah mulai tertib dari tambang ilegal adalah di Kecamatan Tempeh. Utamanya di Desa Pandanarum. Basuni menyebutkan, sebelumnya ada 29 titik lokasi tambang ilegal di sana.

“Namun sudah banyak masyarakat yang kerjasama dengan pemilik izin,” ujarnya.

Ditanya, apakah yang menjadi kesulitan dalam penertiban tambang ilegal, Basuni menegaskan jika tidak ada kendala yang ditemui dalam penertiban. Namun selama ini ada dilema bagi pemerintah, karena masyarakat penambang ilegal dari warga setempat untuk kebutuhan sehari-hari.

“Ya karena kebutuhan makan, karena punya anak-istri,” terangnya.

Dalam penertiban tambang ilegal ini, pihaknya juga bekerjasama dengan Satpol PP Jatim. Namun jika ranahnya sudah kriminalitas, akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lebih lanjut. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: