Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » Permintaan Dispensasi Nikah Usia Dini Cukup Tinggi

Lumajang, Motim - Angka pernikahan usia dini di Lumajang sepanjang 2017, memang masih terbilang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari data yang ada di Pengadilan Agama Lumajang terkait permintaan dispensasi nikah usia dini.
Teguh Santoso, SH

Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Lumajang, Teguh Santoso, SH menyebutkan, hingga akhir Desember ini, total ada 300 lebih pengajuan dispensasi. Paling banyak memang dari kawasan pedesaan.

Sesuai aturan, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, syarat usia minimal mempelai wanita adalah 16 tahun. Sedangkan untuk laki-laki minimal harus berusia 19 tahun.

Teguh menyampaikan, ada beberapa faktor dan alasan dari pihak kedua mempelai terkait pengajuan dispensasi ini. “Faktor lingkungan dan orang tua juga bisa karena kurang pengawasan. Sehingga ada yang hamil diluar nikah,” katanya pada Memo Timur, Selasa (19/12).

Lanjutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) orangtua menjadi salah satu faktor tingginya angka dispensasi nikah ini. “Apalagi melihat kultur masyarakat kita yang masih tetap, jika sudah tunangan seolah 75 persen sudah menjadi miliknya,” kata Teguh saat ditemui di ruangannya.

Ia berharap kedepan, angka dispensasi ini bisa lebih ditekan. Peran orangtua harus bisa lebih besar untuk hal ini. Wawasan orangtua harus lebih luas. Serta pengawasan kepada anaknya harus ditingkatkan.

“Penggunaan alat teknologi dan sebagainya harus dibatasi pula,” Teguh mencontohkan.

Sedangkan untuk pengajuan perceraian, jumlahnya di tahun ini juga masih tinggi. Teguh menyebut sudah ada 3000 berkas perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama. “Baik itu cerai talak atau cerai gugat,” ujarnya. Sedangkan permohonan yang tidak ada lawannya mencapai 500 perkara.

Namun, jumlah ini, kata dia, sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Dari total perkara yang masuk, dari 2015 mengalami penurunan,” jelasnya.

Dari jumlah ini, kata Teguh, sebagian juga ada dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI. Memang tidak begitu banyak. “Prosentasenya kurang dari 10 persen saja,” terangnya.

Upaya oleh Pengadilan Agama Lumajang dalam menekan angka perceraian sudah dilakukan. Diantaranya ketika persidangan, hakim memberikan nasehat agar tidak meneruskan perceraian ini.

Bahkan, juga ada lembaga mediasi, yang bertugas untuk memediasi pasangan yang akan bercerai. “Ada tiga petugas mediator dari kita. Apabila pasangan sama-sama hadir akan dimediasi dulu,” ungkapnya.

Dari sekian berkas pengajuan perceraian ini, penyebabnya yang terungkap paling banyak adalah karena faktor ekonomi dan faktor pihak ketiga. “Sama dengan tahun-tahun sebelumnya untuk faktor perceraian,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: