Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai melakukan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Uji publik digelar di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Jumat (8/12).
ahmad taufik hidayat

Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang, Susianto, S.Sos pada kesempatan ini menyampaikan, masyarakat miskin memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum. Hal ini untuk mengantisipasi jika masyarakat miskin di Lumajang membutuhkan perlindungan hukum.

“Namun kita tidak mengharapkan adanya masalah bagi masyarakat miskin di Lumajang,” katanya.

Lanjutnya, untuk mendapatkan draf Raperda yang sesuai, maka butuh peran serta masyarakat untuk bisa memberikan masukan terkait hal ini. Masyarakat harus lebih peka terhadap masalah sosial di sekitarnya.

“Kita bisa dikritisi, diberikan masukan yang positif, dan solusi, sehingga Raperda yang saat ini diuji publikkan bisa menjadi Perda yang disahkan kemudian diaplikasikan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Setda Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., dengan diuji publik, diharapkan draf Raperda ini bisa lebih sempurna. Selain itu, Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mulai diuji publik.

Taufik lebih dalam menjelaskan, melalui Raperda ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menganggarkan dana bantuan hukum bagi warga miskin. Tujunnya untuk membantu mereka yang tersandung hukum agar mendapatkan hak hukum di pengadilan.

“Misalnya ada tukang becak yang tidak mampu, terlibat kecelakan dan diduga ada perbuatan pidana. Akan kita bantu dari sisi hukum,” jelasnya.

Pihaknya juga tidak membedakan apa permasalahan hukum yang menimpa mereka. Karena Pemkab Lumajang bukan membela mereka secara personal. Namun memberikan hak hukum bagi mereka dengan melihat sisi manusiawi.

“Misalnya ada anak orang miskin yang terlibat tawuran dan sampai dibawa ke persidangan. Nanti bisa kita bantu untuk pengacara yang mendampinginya,” katanya.

Untuk melaksanakan program ini, pihaknya akan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta Perguruan Tinggi. “Pemkab akan menunjuk pengacara untuk mendampingi masyarakat tidak mampu yang terjerat persolan hukum itu,” terangnya.

Di tahun pertama pelaksanaan nanti, Pemkab menganggarkan Rp 150 juta. Setiap fase peradilan dianggarkan Rp 5 juta. Artinya dengan estimasi 30 orang. “Nanti ada evaluasi lagi di tahun berikutnya,” ucapnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: