Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Harus Hati-Hati bukan Karena KPK tapi Tanggungjawab
as'at malik
Bupati meyerahkan DPA – SKPD
Lumajang, Motim - Bupati Lumajang, Drs. H. As’at Malik, M.Ag menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018, di Pendopo, Senin (15/1). Di 2018, anggaran mencapai Rp 2,04 trilun yang tersebar lebih di 40 SKPD.

Ia menegaskan kepada semua SKPD, agar mengelolah anggaran dengan hati-hati. Kehati-hatian harus dilakukan bukan karena adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang siap datang sewaktu-waktu untuk memeriksa. Melainkan semata-mata karena sudah merupakan tanggungjawab dari masing-masing SKPD.

“Harus hati-hati bukan karena KPK tapi karena ini tanggungjawab,” katanya.

Pengelolahan anggaran harus maksimal dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Apalagi Lumajang sudah tiga kali berturut-turut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bupati yakin, anggaran bisa dikelolah dengan bagus. Ia percaya pada semua SKPD karena melihat kinerja mereka 3 tahun terakhir yang dinilai sudah maksimal. “Tiga tahun dapat WTP, kawan-kawan (SKPD) luar biasa,” ujarnya.

Lanjutnya, untuk meraih WTP lagi, tentu harus ada inovasi baru yang lebih baik. Harus bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. “Saya bergerak maju tidak bergerak mundur. Formula di pemerintahan terus diubah untuk menemukan yang cocok. Sehingga pemerintahan bagus,” ungkapnya.

Di kesempatan itu, Sekretrasis Daerah, Drs. Gawat Sudarmanto, M.Si menegaskan kepada semua penerima dokumen yang berjumlah 120 lebih, agar bisa merealisasikan anggaran sesuai dengan DPA.

“Karena DPA yang diterima sesuai dengan usulan sendiri dan dijadwal sendiri penggunaannya,” ucapnya.

Ia menambahkan, dirinya juga bertanggungjawab atas DPA ini. Apalagi sudah ada komitmen bersama untuk selalu transparan. Mulai dari penyusunan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.

Dengan ditandatanganinya Kerjasama denga KPK beberapa bulan lalu oleh bupati dalam memberantas korupsi, semua sudah harus terlaporkan juga secara digital dan online. Untuk mempermudah dalam monitoring.

“Mulai planning, organizing, dan kontrolling dilakukan dengan aplikasi seperti E-Planning, E-Budgeting, dan E-Finance. Semua terprogram sejak Musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan),” jelasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: