Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Kerugian Ditaksir Capai Rp 75 Juta

Lumajang, Motim - Persoalan pungutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat selaku pengelolah di Tempat Wisata Pantai Dampar belum terselesaikan. Pihak Perhuti Lumajang serius menyelesaikan persoalan ini, karena pantai yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian masuk wilayah Perhutani.
pantai dampar

Pihak Perhutani sempat mengunjungi Pantai Dampar, Selasa (2/1), siang kemarin untuk melakukan bersih-bersih dan menyelesaikan persoalan pungutan. Namun sayangnya, upaya ini kandas dan belum ada titik terang.

Perhutani yang mencoba melakukan komunikasi dengan warga setempat selaku pengelolah dan pihak desa menemui jalan buntu. Penjelasan yang diberikan oleh Perhutani kepada warga yang mengaku selaku pengelolah tidak diterima. Justru mereka menyuruh petugas untuk segera beranjak dari sana.

Waka KSKPH Perum Perhutani Lumajang, H. Mukhlisin, S.Hut menegaskan, selama libur tahun baru kemarin, Perhutani tidak dilibatkan dalam mengelolah pantai. Padahal sudah ada perjanjian sebelumnya dengan pihak desa dan masyarakat.

“Namun pada pelaksanannya kita ditolak,” kata dia.

Lanjutnya, selama libur tahun baru, estimasi pengunjung mencapai 15 ribu orang. Jika harga karcis masuk Rp 5 ribu per orang, artinya pendapatan bisa mencapai Rp 75 juta. Namun uang ini tidak tahu kemana dan dikelolah oleh siapa.

Seperti diketahui, logo Perhutani yang ada pada karcis masuk dipotong. Termasuk juga himbauan milik Perhutani juga sengaja dihilangkan logonya. “Kita tidak tahu jadi begini, karcis yang ada tulisan Perhutani dipotong, termasuk logo pada himbauan dilibangi,” ujarnya.

Bahkan, sebelumnya pihaknya merencanakan adanya hiburan dangdut untuk lebih memeriahkan lokasi wisata. Namun karena ada penolakan dari warga di sana agar Perhutani tak terlibat, sehingga rencana gagal.

“Dari laporan yang masuk, wisawatan yang akan menuju ke lokasi, dipungut hingga tiga kali,” ujarnya.

Padahal sebelumnya Perhutani sudah menawarkan, pembagian keuntungan bagi desa. Yakni 30 persen bagi desa dan 70 persen bagi Perhutani. “Semua modal dari kita, kita yang mengurus. Desa dapat 30 persen,” ucapnya.

Kemudian untuk penitipan kendaraan, ia sudah menyerahkan sepenuhnya pada desa. Tapi kenyataannya, hal ini tidak terealisasikan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya juga akan melapor pada pihak kepolisian. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: