Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Drs. Agus Salim
Lumajang, Motim - Pemerintah telah menggratiskan biaya sekolah dengan menggunakan dana dari BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), khusus bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP). Untuk itu sekolah tidak boleh lagi menarik pungutan. Kecuali sumbangan yang bersifat insidental masih diperbolehkan namun dengan mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Lumajang, Drs. Agus Salim, M.Pd menegaskan, SD dan SMP tidak boleh lagi membuat kebijakan terkait penarikan atau sumbangan. Tapi jika sifatnya insidental masih bisa diperbolehkan dengan ketentuan yang berlaku.

“Jika itu sifatnya mendesak, boleh ada partisipasi,” katanya.

Tentunya Dinas Pendidikan akan melihat dulu penarikan sumbangan yang akan dilakukan. Melihat penarikan apa benar-benar sesuai kebutuhan dan diperbolehkan sesuai mekanisme. “Seperti penarikan untuk partisipasi karnaval, diperbolehkan. Karena di BOSDA tidak ada anggaran untuk itu,” terangnya.

Penarikan sendiri akan dikoordinasikan dengan pihak komite sekolah dan juga masyarakat sekitar sekolah. Persetujuan dari komite sekolah juga perlu. “Jika mekanisme sudah benar, diperbolehkan,” ujarnya.

Namun Agus Salim mengatakan, memang ada sejumlah sekolah yang sebelumnya melakukan penarikan tidak sesuai mekanisme. “Ada sekolah yang melanggar, dan sudah kita tindak,” kata dia.

Penindakan yang dimaksud, seperti melakukan sanksi teguran. Dan melihat sejauh mana kegiatan penarikan itu yang dilakukan oleh pihak sekolah. Jika pelanggaran yang dilakukan fatal, bahkan bisa diberikan sanksi yang lebih berat.

“Bisa ada penurunan pangkat, jabatan sesuai yang diatur di undang-undang,” ungkapnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: