Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Akun Medsos untuk Kampanye Harus Terdaftar di Panwas
Ketua Panwaslu Lumajang Akhmad Mujaddid
Lumajang, Motim - Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lumajang, ada pembatasan kampanye di media sosial (medsos). Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten bakal mengatur penggunaan medsos untuk kampanye dari pihak pasangan calon (paslon).

Ketua Panwaslu Lumajang, Akhmad Mujaddid menyampaikan, semua akun medsos yang digunakan oleh pihak paslon dalam melakukan kampanye harus didaftarkan terlebih dulu ke pihaknya.

“Baik itu akun facebook atau medsos yang lainnya,” katanya usai Rapat Pleno Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Senin (12/2), di Gedung Guru Lumajang.

Aturan ini dibuat agar Panwas bisa dengan mudah melakukan pengawasan kegiatan kampanye yang dilakukan melalui media sosial. Sehingga kampanye yang dilakukan di dunia maya bisa berjalan tertib pula.

“Nanti akan kita sampaikan mekanismenya ke pihak paslon,” kata dia.

Sementara untuk akun medos diluar itu yang tidak terdaftar di Panwas. Mujaddid menegaskan, itu nantinya bukan menjadi wewenang pihaknya. Jika ada aturan yang dilanggar atau persoalan lainnya akan ditindak langsung oleh kepolisian.

“Jika ada akun diluar itu yang melakukan kampanye, itu ranahnya kepolisian untuk menindak,” karta dia.

Pembatasan akun medsos untuk kampanye, kata Mujaddid, untuk menekan pelanggaran atau kampanye hitam (black campaign) di media sosial. Seperti diketahui kampanye hitam mudah dilakukan, karena kemudahan teknologi saat ini. Banyak akun-akun yang tidak bertanggungjawab bisa saja melakukan pelanggaran kampanye.

Sementara terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) dari masing-masing paslon. APK yang sudah terpasang sebelum waktu penetapan atau masa kampanye, harus segera dilepas. Karena KPU sudah mengatur desain dan membatasi jumlah APK.

KPU juga menyediakan APK dengan jumlah terbatas dan bisa digandakan oleh pihak paslon maksimal 150 persen. Desain dari KPU, dan materinya dari pihak paslon. Karena ada aturan khusus dalam desain untuk APK. Misalnya tidak boleh memasng foto presiden atau tokoh di luar partai pengusung.

Dalam penertiban APK yang sebelumnya sudah banyak terpasang di Lumajang, Panwas akan bekerjasama dengan Stakeholder terkait. Dengan Satpol PP Lumajang misalnya melakukan pencopotan APK yang masih terpasang.

“Untuk penertibannya masih akan kami bicarakan. Karena 1X24 jam sejak ditetapkannya paslon, semua APK yang sebelumnya terpasang harus sudah ditertibkan,” kata dia. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: