Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Pembinaan ASN di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang.
Pembinaan ASN di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang.
Lumajang, Motim - Pemerintah Kabupaten Lumajang segera membentuk Tim Kode Etik yang bertugas menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab. Tim tersebut akan menindak ASN yang melakukan pelanggaran netralitas selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lumajang.

Asisten Pemerintahan Setda Lumajang, Susianto SH menyampaikan sesuai surat edaran dari pusat, ada perintah untuk membentuk Tim Kode Etik. Sementara untuk penindakannya ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN masih belum disampaikan secara detail.

“Mendagri (Kementerian Dalam Negeri), KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dan Panwaslu (Panitia Pengwas Pemilu) masih menggodok bagaimana kalau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PNS,” kata Susianto.

Ia menegaskan, tim yang dibentuk ini juga untuk menangani secara cepat adanya ASN yang tidak netral. Sehingga penanganan tidak sampai dilakukan oleh Panwas (Panitia Pengawas) Pilkada.

Lanjutnya, apalagi saat ini sudah di era keterbukaan informasi. Semua bisa menyampaikan atau melaporkan apa yang saat ini terjadi. Termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Utamanya soal netralitas saat Pilkada.

“Tidak menutup kemungkinan sekarang di era keterbukaan, warga masyarakat bisa saja melaporkan kita. Sehingga sebelum ditangani Panwas, Pemkab bisa menangani terlebih dahulu melalui Tim Kode Etik,” katanya saat Pembinaan ASN di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang, Senin (19/2).

Meksi harus netral, Ia menegaskan, ASN juga memiliki peran besar dalam Pilkada. Yakni memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan mengajak pada masyarakat agar tidak golput. Mereka yang memiliki hak pilih harus terlibat langsung untuk menyampaikan hak pilihnya.

“Apalagi untuk pemilih pemula harus dikasih pemahaman. Di Pilkada sebelumnya yang golput banyak,” kata dia.

Selain itu, ASN juga harus siap memfasilitasi jika ada masyarakat yang seharusnya punya hak suara namun belum terdaftar sebagai pemilih. Harus membantu agar mereka bisa memiliki hak suara tentunya.

Di kesempatan yang sama, Plt Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes mengatakan, tugas PNS dalam Pilkada ini adalah ikut menekan angka golput. Agar angka golput di Lumajang bisa berkurang dari Pilkada sebelumnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: