Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Kunjungan Komisi A ke Desa Salak
Pengelolaan DD-ADD Tidak Beres, Ada Pungutan Tanpa Perdes

Lumajang, Motim - Komisi A Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang menemukan sejumlah permasalahan di Desa Salak, Kecamatan Randuagung. Permasalahan itu ditemukan usai Komisi A melakukan kunjungan ke Desa Salak pada Kamis (15/2) lalu.

Ketua Komisi A, Dra. Hj. Nur Hidayati, M.Si menyebutkan, permasalahan yang ada diantaranya dari pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak beres. Kemudian pelayanan Pemerintah Desa (Pemdes) yang tidak maksimal. Adanya pungutan kepada masyarakat yang tidak dilandasi dasar hukum. Hingga soal keamanan di desa yang kurang.

Nur Hidayati menjelaskan, pembangunan rabat beton di RT 24 RW 12 Dusun Darung Blok Kebun Sawah. Proyek dari DD 2017 itu belum beres. Dengan anggaran Rp 416 juta yang sudah dicairkan pada 6 November, kini pengerjaannya masih 60 persen.

Pembangunan rabat beton di titik lainnya juga mengalami permasalahan. Di RT 15 RW 8 Dusun Salak Tengah masih belum dikerjakan. Padahal anggaran sudah dicairkan pada 6 Oktober dengan nilai Rp 110 juta.

“Tapi sekarang cuma ada tumpukan 2 rit gragal dan 2 rit pasir,” ucapnya. Ditambah lagi kualitas proyek di 2016 yang diduga dibangun asal-asalan. Karena saat ini sudah banyak yang rusak.

Dengan belum selesainya pengerjaan di 2017, tentunya laporan DD dan ADD masih belum bisa dibuat. Hal ini bukan tidak mungkin dapat menghambat pencairan anggaran di tahun ini. “Mau dilaporkan bagaimana jika pekerjaan masih belum selesai,” ungkap Nur Hidayati pada Memo Timur.

Kemudian soal pungutan, Ia menyampaikan, warga setempat yang memiliki hajat harus membayar kepada desa. Padahal pungutan itu tidak diperkuat dengan dasar hukum melalui Peraturan Desa (Perdes).

“Hajat dengan sound system bayar Rp 300-400 ribu. Orkes gambus, ludruk Rp 6 juta, Saleho Rp 2,5 juta. Padahal tidak ada Perdesnya,” tegasnya. Pengelolahan dan kemana uang hasil pungutan pun tidak jelas. “Kita cek ke bendahara dan rekening desa juga tidak ada,” tambahnya.

Lanjutnya, untuk permasalahan pelayanan, Pemdes masih sering menghambat pelayanan kepada masyarakat. “Kalau bukan orang yang bersangkutan tidak mau tandatangan. Dan SPMD (Standar Pelayanan Minimal Desa) juga belum sesuai,” ujarnya.

Nur Hidayati menambahkan, permasalahan lainnya yakni Tanah Kas Desa (TKD) juga tidak digarap oleh perangkat yang ada. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

“Temuan dan rekomendasi dari Inspektorat juga belum ditindaklanjuti,” kata dia.

Sedangkan soal keamanan, warga setempat saat ini masih belum merasa aman sepenuhnya. Politisi Nasdem itu menyebut, pencurian hewan masih kerap terjadi di Desa Salak. “Tidak aman, sering kemalingan sapi,” tegasnya.

Dengan adanya persolaan ini, pihak Pemdes kemudian diminta membuat perjanjian dengan camat dan pihak terkait untuk segera menyelesaikan hal ini. Untuk pengerjaan proyek yang belum selesai, diberi batas waktu hingga 11 Maret 2018.

“Sementara untuk pungutan, kita sudah melarang. Kita sebagai mitra sudah mewarning secara keras pada pihak desa. Kalau ada pungutan apapun harus ada legal formalnya,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: