Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » » KPRI Wira Bhakti Mati Suri, Dinas Koperasi Mlempem

Ketua KPRI Wira Bhakti Iskandar, SP.
Ketua KPRI Wira Bhakti Iskandar, SP.
Lumajang, Motim - Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wira Bhakti sampai saat ini masih mati suri. Ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menghidupkannya kembali. Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah dengan melakukan audit ulang atas aset dan modal yang dimiliki.

Bupati Lumajang, Drs. H. As’at Malik, M.Ag setahun lalu sudah memberikan kuasa pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lumajang untuk melakukan audit. Namun sampai saat ini masih belum ada hasil audit yang dilaporkan.

Ketua KPRI Wira Bhakti Tahun 2009 Iskandar, SP saat dikonfirmasi mengatakan, audit yang dilakukan ini juga untuk mencari bukti baru atas audit yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam audit sebelumnya yang dilakukan oleh Auditor Supriyadi dan rekannya, dinyatakan ada dana Rp 2,9 miliar yang lenyap.

“Terjadi pembelanjaan yang tidak bisa dibuktikan. Artinya tidak dilengkapi dengan bukti bukti yang sah. Itu yang masih jadi pegangan,” jelasnya pada Memo Timur, Selasa (20/2).

Lenyapnya dana ini sempat masuk ke ranah hukum untuk diusut. Kejaksaan Negeri Lumajang sempat memprosesnya dan sudah pada tahapan tertentu. Namun justru kemudian kejaksaan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Setelah adanya SP3 ini, barulah perintah bupati untuk melakukan audit muncul. Untuk menyelesaikan persolan ini dengan cara audit ulang. “Sampai saat ini belum dilaksanakan,” terangnya.

Iskandar menegaskan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit ulang itu. Ia mengaku siap menerima hasil audit yang dilakukan. “Jika ada pelanggaran harus ditunjukkan dimana. Kita Koperasi Wira Bhakti siap menerimanya,” ucapnya.

Bicara soal aset, Iskandar menyebut KPRI Wira Bhakti saat ini sebenarnya masih memiliki aset yang besar. Untuk piutang misalnya, yang belum tertagih di kisaran Rp 1 miliar. Aset gedung juga ada, nilainya juga mencapai Rp 1 miliar.

Namun aset yang terpenting adalah dana Rp 2,9 miliar yang lenyap tersebut yang bersumber dari CIMB Niaga yang besarannya Rp 5 miliar di awal. “Kalau dihitung sebenarnya aset KPRI itu besar sekali,” tegasnya.

Iskandar menambahkan, pihaknya masih mencari titik awal untuk bisa membangunkan KPRI Wira Bhkati. Untuk modal, sebenarnya bisa saja didapat dari dana piutang dari anggota. “Jika anggota yang memiliki kewajiban mau mengembalikan, Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar masih bisa ada modalnya. Tapi kalau dana masih di anggota, tidak bisa,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya saat ini hanya menunggu hasil audit ulang dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan perintah bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Abdul Majid belum berhasil dikonfirmasi oleh Memo Timur terkait apa yang disampaikan oleh Iskandar, kepala KPRI Wira Bhakti yang kini menjabat sebagai Kabag Kesra Pemkab Lumajang.

Aan, Pegawai Negeri Sipil yang berdinas di Inspektorat mengaku kecewa dengan kondisi koperasi Wira Bhakti yang dinilai masih mati suri. Seharusnya segera dihidupkan kembali supaya nasib anggota yang memiliki simpanan bisa jelas.

“Jika mati suri gini terus didiamlan, bagaimana nasib anggota yang memiliki simpanan. Mau minta ke siapa. Contoh nasib saya sebagai anggota. Bagaimana pula dengan anggota yang memiliki hutang. Mau bayar kesiapa,” tambah Aan ( fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: