Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » » » Paslon Tidak Boleh Sembarang Kampanye Blusukan


Lumajang, Motim - Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lumajang sudah dimulai. Ada banyak pilihan cara untuk para pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati untuk mendapat perhatian dari masyarakat melalui kampanye. Salah satunya dengan cara blusukan atau terjun langsung ke masyarakat. Namun paslon tidak boleh sembarang melakukan kampanye blusukan.

Ada aturan yang harus dipatuhi sesuai yang telah diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Peraturan KPU yang sudah ditetapkan, paslon yang akan terjun langsung ke masyarakat harus mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak kepolisian.

“Pemberitahuan ini juga ditembuskan ke KPU dan Panwas,” kata Divisi SDM dan Parmas, Muhammad Ridhol Mujib pada Memo Timur, Jumat (23/2).

Hal ini harus dilakukan, agar pengawasan kegiatan kampanye dari semua paslon bisa termonitor. “Misalnya mau berkunjung ke pasar, ke warga masyarakat itu ada aturannya.” Ucapnya.

Dalam kampanye blusukan yang dilakukan ini, juga harus dilakukan spontanitas. Artinya tidak ada persiapan di lokasi yang akan dikunjungi. “Tidak ada pentas dan sebagainya. Jadi berkunjung saja,” ungkap Ridhol Mujib.

Karena untuk kampanye yang melibatkan banyak massa juga ada ketentuan tersendiri sesuai dengan metodenya. Untuk rapat umum, KPU yang menjadwalkan karena dilaksanakan sekali di masa kampanye.

Masing-masing paslon tidak sama. Dilakukan secara bergantian. Pasalon nomor urut satu, Thoriqul Haq – Indah Amperwati pada 14 April mendatang. Paslon dua, As’at Malik – Thoriq Alkatiri pada 22 April. Sedangkan paslon nomor urut tiga, Rofik – Nurul Huda pada 29 April.

“Rapat terbuka digelar di GOR Wira Bhakti,” tegasnya.

Kemudian para paslon juga bisa berkampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog. Jadwal dan tempat terserah masing-masing paslon. Namun untuk waktunya asal tidak di hari libur nasional dan keagamaan.

“Pertemuan terbatas atau kampanye terbatas maksimal diikuti seribu orang yang dilakukan di gedung tertutup,” urai Ridhol Mujib. Sebelum pelaksanaannya mereka harus meminta izin dari kepolisian. Juga tembusannya ke KPU dan Panwas. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: