Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » » Pembahasan 10 Raperda Mulai Dilakukan

Bupati saat Rapat Paripurna di Kantor DPRD Lumajang
Bupati saat Rapat Paripurna di Kantor DPRD Lumajang
Lumajang, Motim - Di awal tahun, Pemerintah Kabupaten Lumajang dan DPRD Lumajang mulai melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kali ini, ada 10 Raperda yang diajukan Pemkab Lumajang untuk dibahas bersama dalam Rapat Paripurna.

Kesepuluh Raperda itu, yakni Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2018-2032, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kemudian, Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan, Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Semeru, dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan.

Di kesempatan itu, Bupati Lumajang, Drs. H. As’at Malik, M.Ag menyampaikan, dirinya akan memasuki masa cuti untuk kampanye Pilkada. Namun Ia berharap kerjasama dan sinergitas bisa terus terjalin antara Eksekutif dan Legislatif. Raperda bisa dibahas dengan lancar.

“Demi kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat Lumajang,” katanya, Senin (12/2). Bupati juga meminta agar DPRD bisa segera mengkajinya secara mendalam, sehingga dapat dibahas dalam agenda Rapat Paripurna selanjutnya.

Sementara, Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono, S.Sos, menyampaikan, Raperda yang diajukan oleh Pemkab akan dibahas secara maksimal. Demi kepentingan Lumajang yang akan lebih baik lagi.

Dirinya juga mengapresiasi kinerja Pemkab Lumajang selama ini. Ia menilai sudah cukup bagus, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Bukti keberhasilan tersebut, adalah diperolehnya WTP, dan naiknya nilai SAKIP 2017 yang semula hanya mendapat Nilai CC, kini mendapat nilai B.

“Saya berharap perencanaan yang sudah baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula yang bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: