Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Satpol PP menertibkan alat peraga bakal calon bupati dan wakil bupati
Satpol PP menertibkan alat peraga bakal calon bupati dan wakil bupati
Lumajang, Motim - Perang alat peraga kampanye dari para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sudah dimulai 2017 lalu. Baliho, spanduk, dan atau banner banyak terpasang hampir di semua wilayah Lumajang. Baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Semua berebut perhatian masyarakat melalui gambar sebelum waktu penetapan pasangan calon (paslon) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Lumajang yang baru akan dilakukan pada 12 Februari mendatang.

Namun sangat disayangkan alat peraga kampanye yang terpasang itu tidak sedikit yang keberadaannya melanggar aturan. Ada yang belum mengantongi izin dan ada pula yang pemasangannya tidak sesuai. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah menjalakan tugasnya melakukan penertiban.

Dari laporan Satpol PP Lumajang, sejak 2017 hingga saat ini, diperkirakan sudah ada 2.500 lebih alat peraga yang telah ditertibkan. Semua alat peraga yang diturunkan oleh petugas, dibawa ke Kantor Satpol PP untuk tindak lanjut.

Kepala Satpol PP, Drs. Basuni menyampaikan, pihak dari bakal calon bisa mengambil alat peraga tersebut di kantornya. Namun dengan syarat membuat surat pernyataan yang berisi tidak memasang kembali jika tidak memiliki izin atau melanggar tempat pemasangan.

Karena selain banyak alat peraga yang tidak mengantongi izin, banyak yang terpasang di tempat yang dilarang sesuai dengan aturan. Mengacu pada Peraturan Bupati (Perbub) No. 54 tentang Reklame, contohnya tidak boleh melakukan pemasangan di pohon.

“Namun pelanggaran paling banyak karena tidak ada izinnya,” jelasnya, Kamis (8/2).

Basuni menyebutkan, dari jumlah alat peraga yang ditertibkan, yang dominan merupakan dari dua bakal paslon. “Ada yang 1.500 buah dan ada yang 1.000 buah,” katanya pada Memo Timur. Ia tidak menyebut detail nama paslon itu dikhawatirkan ada ketersinggungan.

Dari jumlah yang ditertibkan itu, sebagian sudah ada yang diambil oleh pihak paslon. Saat melakukan pengambilan dan membuat surat pernyataan, tidak ada alasan atau keterangan dari pihak paslon kenapa tidak mengurus izin. “Yang bersangkutan diam saja,” ujar Basuni.

Daerah pelanggaran paling banyak, kata Basuni berada di Lumajang bagian selatan. Seperti Kecamatan Kunir, Pasirian, Candipuro, dan Yosowilangun. “Sebenarnya pelanggaran hampir merata di wilayah Lumajang, tapi paling banyak di daerah selatan. Di kota relatif jarang,” ujarnya. Dan yang terbaru, Satpol PP banyak menertibkan di daerah Randuagung.

Alat peraga kampanye memang harus memiliki izin. Karena di Perbub sudah tertuang, baliho atau spanduk dan sejenisnya yang mengandung promosi harus ada retribusi pada pemerintah daerah. “Seseorang yang mengenalkan diri harus membayar retribusi,” ucapnya.

Sedangkan nantinya penertiban alat peraga bakal calon usai ada penetepan paslon dari KPU, itu bukan wewenang Satpol PP lagi. Karena pelanggaran yang ada sudah masuk ranah Panitia Pengawas (Panwas). Kecuali ada koordinasi yang dilakukan. “Namun hingga saat ini belum ada koordinasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan KPU 2017, paling lambat 1X24 sejak penetapan paslon, semua alat peraga kampanye dari bakal paslon yang sudah terpasang sebelumnya harus diturunkan semua.

Karena KPU yang akan menyediakan alat peraga tersebut dengan desain yang diatur dan jumlah terbatas. Pihak paslon bisa menggandakan desain yang ada maksimal 150 persen dari alat peraga yang disediakan KPU. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: