Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » » Usai Penetapan, Alat Peraga Kampanye Dibatasi

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Lumajang Muhammad Ridhol Mujib
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Lumajang Muhammad Ridhol Mujib
Lumajang, Motim - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Lumajang akan membatasi pemasangan alat peraga kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada 2018. Pembatasan mulai dilakukan usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) pada 12 Februari mendatang.

Pembatasan ini sesuai dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kampanye. Namun KPU akan menyediakan alat peraga kampanye tersebut dengan jumlah ditentukan. Dan pihak dari paslon bisa menggandakan dengan jumlah yang dibatasi.

Sedangkan semua alat peraga kampanye dari calon yang sudah terpasang lebih dulu sebelum penetapan, harus dilepas semua. Maksimal 1X24 jam sudah harus dibersihkan usai penetapan.

“Apapun gambar atau simbol tertentu yang menggambarkan calon itu harus diturunkan,” kata Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Lumajang, Muhammad Ridhol Mujib, pada Memo Timur, Senin (5/2).

Seperti diketahui hingga saat ini perang gambar alat peraga kampanye dari semua paslon sudah tidak terbendung. Hampir di semua sudut di Lumajang tidak lepas dari pemasangan alat peraga tersebut. Untuk sekarang hal ini sah-sah saja karena belum ada penetapan. Tetapi pemasangannya juga harus sesuai dengan aturan dan ada izin tentunya.

Nantinya, usai penetapan dan memasuki masa kampanye ada aturan tersendiri dari KPU. Alat peraga akan disediakan oleh KPU dalam jumlah yang sudah ditetapkan. KPU yang akan mencetak alat peraga tersebut. Namun materi desainnya tetap dari pihak paslon itu sendiri. Namun tetap materinya harus sesuai aturan.

“Tidak boleh menampilkan foto presiden atau wakil presiden. Maupun orang yang tidak ada hubungannya dengan partai pengusung,” kata Edo, nama panggilannya. Materi utama pada alat peraga kampanye tersebut berisi tentang paslon yang meliputi foto, nomor urut pasangan, visi dan misi, serta program-program. Jumlah yang dicetak oleh KPU juga terbatas.

Untuk baliho ada 5 buah per paslon, spanduk ada 20 per paslon tiap kecamatan, umbul-umbul ada dua buah per paslon tiap desa. Namun dari pihak paslon sendiri boleh menggandakan atau mencetak sendiri sesuai materi yang telah disetujui KPU itu. Jumlahnya juga terbatas.

“Tidak boleh lebih dari 150 persen dari alat peraga yang disediakan oleh KPU,” tegas Edo pada sejumlah wartawan. Sementara terkait branding mobil atau motor sejauh ini, belum ada aturan soal itu.

Dengan adanya pembatasan desain dan jumlah alat peraga ini. Artinya tidak boleh juga ada desain lain selain yang sudah disetujui oleh KPU. Jika ada yang melanggar, nanti penindakannya dari Panitia Pengawas (Panwas).

“Kalau ada desain di luar itu nantinya bukan urusan KPU namun ditindak oleh Panwas,” ucapnya.

Edo menambahkan, pembatasan ini dilakukan, untuk menyeragamkan alat peraga kampanye antara yang satu dengan lainnya. Pemasangan juga aka dilakukan oleh KPU. Tentunya dengan melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab, Kecamatan, dan Desa.

“Setelah terpasang nanti akan ada serah terima ke pihak paslon,” pungkasnya. (fi)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: