Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » » APK dari KPU Mulai Terpasang, Jika ada Kerusakan jadi Tanggungjawab Pihak Paslon

Alat peraga kampanye dari tiga paslon yang terpasang di sudut jalan
Alat peraga kampanye dari tiga paslon yang terpasang di sudut jalan
Lumajang, Motim - Alat Peraga Kampanye (APK) yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang akhirnya selesai tercetak. Bahkan hampir semua sudah selesai dipasang di lokasi yang sudah ditentukan.

“Alhamdulillah sudah 70 persen mulai terpasang,” kata Divisi SDM dan Parmas KPU Lumajang, Muhammad Ridhol Mujib, SE pada Memo Timur, Senin (12/3).

Pemasangan dilakukan oleh pihak pemenang lelang pengadaan APK. Sedangkan untuk lokasi mana yang menjadi tempat pemasangan APK, dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kecamatan.

Pemasangan juga atas sepengetahuan dari pihak masing-masing pasangan calon (paslon). KPU sudah melakukan koordinasi dengan mereka. “Dari pihak paslon, sudah kita beritahu titik-titik di mana yang dipasangi APK,” ucapnya.

Selanjutnya, APK ini menjadi tanggungjawab dari masing-masing pihak calon. Terkait untuk pemeliharaan ataupun pengawasannya. Jika ada kerusakan, itupun menjadi tanggungjawab mereka sendiri.

“Untuk pemeliharaan itu masing-masing paslon. Jika ada kerusakan bisa diganti sendiri,” ucapnya.

Kerjasama untuk pengawasan APK ini, juga bisa dilakukan dengan pihak kepolisian. Karena dikhawatirkan ada pengrusakan yang disengaja oleh oknum tertentu yang mencoba memecah kondusifitas Pilkada Lumajang.

“Bisa kerjasama dengan kepolisian untuk menjaga itu,” terangnya.

Seperti diketahui, KPU menyediakan APK untuk masing-masing paslon, berupa 5 buah baliho, 20 buah umbul-umbul tiap kecamatan, dan 2 buah spanduk tiap kecamatan. Materi desain dari masing-masing paslon dan sudah disetujui sesuai aturan.

Pihak paslon juga bisa menggandakan sendiri. Maksimal 150 persen dari jumlah APK yang disedikan KPU. Artinya, maksimal untuk baliho bisa digandakan hingga 8 buah, untuk umbul-umbul 30 buah tiap kecamatan, dan untuk spanduk 3 buah tiap desa.

Sementara untuk APK yang tidak sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan, dilarang dipasang. Atau yang terlanjur terpasang, harus diturunkan. Pihak KPU juga tidak segan-segan mengeluarkan teguran kepada pihak paslon yang melanggar. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: