Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Ketua Baznas saat menyerahkan bantuan biaya bedah rumah kepada Tupiati
Ketua Baznas saat menyerahkan bantuan biaya bedah rumah kepada Tupiati
Lumajang, Motim - Dalam rangka mewujudkan masyarakat Lumajang bertempat tinggal di rumah layak huni, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lumajang, terus menyalurkan bantuan biaya perbaikan rumah untuk warga miskin.

Selasa (20/3), sekitar pukul 09.00 WIB, Baznas Lumajang menyerahkan bantuan biaya perbaikan rumah alias bedah rumah kepada Miswati, warga Dusun Legong, Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung dan Tupiati warga Dusun Kebun, Atur, Desa Jatigono, Kecamatan Kunir.

Penyerahan bantuan biaya perbaikan rumah tidak layak huni itu diserahkan langsung oleh ketua Baznas Lumajang kepada kedua warga penerima bantuan, didampingi oleh perangkat desa masing-masing. Penyerahan bantuan itu sendiri bertempat di kantor Baznas di jalan Alun-Alun Barat Lumajang.

Ketua Baznas Lumajang, Drs. H. Affandi Latief Asnawi, MH kepada media mengatakan, belum genap 3 bulan di awal Tahun 2018 ini, Baznas Lumajang sudah memberikan bantuan biaya bedah rumah kepada 7 warga kurang mampu.

Salah satu syarat untuk bisa menerima bantuan biaya perbaikan rumah dari Baznas, status tanah yang ditempati oleh warga bersangkutan merupakan hak milik. “Bu Tupiati dan Bu Miswati menerima bantuan dari Baznas melalui program Baznas peduli masing-masing senilai 7 juta,” ucapnya.

Ia berharap agar bantuan yang diberikan itu bisa meringankan beban keduanya, sekaligus bisa merealisasikan perbaikan rumahnya dengan baik menjadi rumah layak untuk dihuni bersama keluarganya.

“Program ini terus kami lakukan dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi permasalahan kemiskinan,” ungkapnya.

Untuk mempercepat proses pelaksanaan program bedah rumah ini, Baznas Lumajang bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. Mulai dari perencanaan sampai dengan proses perbaikan, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa setempat.

Hanya saja, ketika bedah rumah selesai dilakukan, maka pemerintah desa diminta untuk melaporkan ke Baznas serta menyerahkan bukti rincian penggunaan dana bantuan itu dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ).

Masih kata Affandi, pengajuan bantuan biaya bedah rumah akan disetujui oleh Baznas setelah dilakukan survey oleh tim Baznas bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. Survey dilakukan selain untuk memastikan warga yang mengajukan atau yang diajukan itu benar-benar tidak mampu dan status tanahnya hak milik.

Jika tim survey mengatakan layak dibantu, maka Baznas akan mencairkan bantuan itu. “Program bantuan bedah rumah terus berlanjut. Di tahun 2018 kalau bisa Baznas melakukan bedah rumah tidak layak huni sebanyak-banyaknya Mas,” pungkas Affandi.(cho)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: