Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Ketua Komisi A DPRD Lumajang Hj. Nur Hidayati
Ketua Komisi A DPRD Lumajang Hj. Nur Hidayati
Lumajang, Motim - Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Hj. Nur Hidayati menegaskan, semua temuan dan rekomendasi dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan harus ditindaklanjuti. Saat ini, masih banyak temuan yang belum diproses atau diselesaikan.

Ia menyebut, ada sekitar 7.000 rekomendasi dan temuan, namun sampai saat ini hanya sekitar 4.500 diantaranya saja yang sudah ditindaklanjuti. “Masih sangat kurang dari yang kita harapkan,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya secara intensif melakukan pengawasan, agar Inspektorat dan BPK terus terpacu. Apalagi dari semua temuan itu, paling banyak berada di Pemerintah Desa. “Mayoritas ada di desa,” ucapnya.

Mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang besar, maka harus segera dibenahi. Agar permasalahan yang sama tidak kembali terulang. “OPD terkait, camat, Inspektorat juga. Bukan hanya menilai tapi juga membina. Dibina agar tidak terjadi temuan,” ucapnya.

Pembinaan dinilai sangat perlu, mengingat banyak desa yang tidak paham betul mengenai sistem dan aturan yang ada. “Sehingga SPJ dan pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Banyak sekali desa yang masih belum tahu mengenai regulasi. SDM yang ada di desa juga kesulitan untuk mengaplikasikan sistem Pemerintahan Desa. “Salah satu indikasinya adalah perangkat yang belum bisa menggunakan digital atau sistem komputer,” kata Nur Hidayati.

Hal itu tentunya bisa memperlambat kinerja Pemerintah Desa. “Banyak sekali perangkat yang masih belum bisa menggunakan komputer. Sehingga tidak lancar administrasinya. Desa akhirnya mengangkat staf dan nambah lagi biayanya,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: