Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

KPRI Wira Bhakti Harus Dihidupkan, Kalau Tidak Bisa ‘Ramai’
Ir. Paiman menunjukkan SP3 atas kasus KPRI Wira Bhakti. (cho)
Lumajang, Motim - Mantan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wira Bhakti, Herman angkat biacara soal polemik koperasi milik Pemkab Lumajang itu yang tak kunjung selesai. Ia berharap koperasi bisa dihidpukan kembali dan simpanan milik anggota bisa dikembalikan.

Memang koperasi ini harus dihidupkan, karena para anggota masih banyak yang memiliki simpanan. Mereka bisa saja secara paksa menagih dan membuat polemik baru. “Bisa saja para anggota ini ramai untuk menagih simpanannya,” ucapnya.

Karena simpanan dari anggota jumlahnya tidak sedikit. Herman menyebutkan, tiap anggota rata-rata memiliki simpanan minimal Rp 2 juta. Sedangkan di KPRI Wira Bhakti ada ratusan anggota yang tergabung.

Soal simpanan anggota, memang kata dia, harus segera dikembalikan sesuai dengan prosedural. Dirinya sendiri yang juga menjadi anggota, harus berjuang sebelumnya agar simpanan miliknya bisa dicairkan.

“Sebelumnya juga sempat lama untuk pencairan simpanan anggota,” tegasnya.

Bahkan anggota koperasi dari kalangan PNS yang sudah pensiun, masih banyak simpanannya yang belum diambil. “Itu hak mereka bisa diambil,” katanya pada Memo Timur, Rabu (7/3). Namun pengambilan saat ini tentunya sulit, karena polemik masih belum selesai.

Sedangkan mengenai dana milik Wira Bhakti yang lenyap dan kasusnya dibawa ke ranah hukum, seharusnya bisa diselesaikan sampai tuntas. Namun nyatanya proses hukum menurutnya berjalan lamban. Dan ujungnya dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Lumajang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Karena tidak cukup bukti dalam hal ini.

“Memang sulit saat proses hukum. Kadang penyidiknya berganti-ganti sehingga lama penanganannya dan tidak selesai,” katanya.

Herman menambahkan, untuk menghidupkan kembali koperasi yang mati suri ini, memang utamanya menjadi tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku pembina. Namun semua pihak juga yang bersangkutan harus ikut terlibat.

“Harus ada yang menggerakkan dan memotivasi utamanya Dinas Koperasi agar koperasi bisa kembali hidup,” katanya pada Memo Timur.

Sementara itu, Mantan Ketua KPRI Wira Bhakti Ir. Paiman saat dikonfirmasi menyampaikan, setelah SP3 dikeluarkan memang ada langkah awal untuk menghidupkan kembali koperasi. Termasuk sudah ada perintah dari Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M.Ag.

Koordinasi awal sejak dikeluarkan SP3 sudah dilakukan antara Bupati As’at, Ir. Paiman, Kepala Dinko Abdul Majid, dan Ketua Koperasi Wira Bhakti saat ini Iskandar, SP. “Namun nyatanya setahun setelahnya koperasi tidak kunjung hidup,” kata Paiman.

Lanjutnya memang Dinkop selaku pembina koperasi yang harus menjadi mediasi untuk penyelesaian permasalahan. Salahsatunya dengan melakuka audit dengan mendatangkan auditor independen.

“Tapi pada akhirnya tim audit belum berjalan,” tegasnya.

Jika SP3 sudah dikeluarkan, Paiman menegaskan, artinya harus ada tindakan kongkrit selanjutnya. Karena dirinya sempat dijadikan tersangka dalam kasus lenyapnya dana Rp 2,9 miliar milik koperasi.

“Kalau sudah ada SP3 maka siapa yang salah,” tegasnya.

Ia berharap, memang koperasi harus dihidupkan kembali. Karena ini merupakan koperasi besar milik Pemkab Lumajang. “KPRI Wira Bhakti belum pernah mati dan belum dimatikan,” pungkas Paiman.

Sebelumnya, Ketua KPRI Wira Bhakti Iskandar, SP sempat bicara menganai aset koperasi. Ia menyebut koperasi ini sebenarnya masih memiliki aset yang besar. Untuk piutang misalnya, yang belum tertagih di kisaran Rp 1 miliar. Aset gedung juga ada, nilanya juga mencapai Rp 1 miliar.

Namun aset yang terpenting adalah dana Rp 2,9 miliar yang lenyap tersebut yang bersumber dari CIMB Niaga yang besaranya Rp 5 miliar diawal. “Kalau dihitung sebenarnya aset KPRI itu besar sekali,” tegasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: