Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Plt Bupati, dr. Buntaran saat melakukan pembayaran PBB dengan sistem baru
Plt Bupati, dr. Buntaran saat melakukan pembayaran PBB dengan sistem baru
Lumajang, Motim - Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 masih belum mampu menembus 90 persen dari target yang dipasang. Sehingga masih menyisahkan piutang yang cukup besar. Untuk itu pada tahun ini, kepala desa dan camat diminta bekerja lebih ekstra untuk mendorong masyarakat agar realisasinya lebih besar.

Laporan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang, pada 2017 ditarget bisa mendapat Rp 12,5 miliar. Namun mampu terrealisasi Rp 11,01 miliar atau 88,13 persen. Sehingga meninggalkan piutang sebesar Rp 2,4 miliar. Ada 86 desa/kelurahan yang belum lunas.

Jumlah piutang di 2017 nampaknya lebih besar dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pada 2016, jumlah piutang mencapai Rp 1,7 miliar, ada 36 desa/kelurahan belum lunas. Pada 2015, jumlah piutang sebesar Rp 1,4 miliar, ada 72 desa/kelurahan belum lunas.

Agar tahun ini realisasinya lebih besar, BPRD Lumajang meluncurkan Program “Gerakan Lunas dan Pencanangan Bulan Panutan Pembayaran PBB-P2 2018”. “Untuk meningkatkan dan penyegerakan pelunasan PBB-P2 sebagai salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Kepala BPRD Lumajang, Rachmaniah, SH, MM, Kamis (22/3).

Ada banyak manfaat ketika pelunasan PBB ini lebih cepat atau besar realisasinya. Sebagai PAD, tentunya bisa digunakan untuk percepatan pembangunan di Lumajang. “Dengan harapan tidak menunggu dana transfer Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan di Lumajang ini,” ujarnya saat menyampaikan laporan dalam peluncuran program yang digelar di Pendopo Kabupaten Lumajang.

Lanjutnya, untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar terkait pajak ini, kades dan camat harus bergerak. Bekerja lebih ekstra. Para pejabat juga diminta bisa menjadi contoh. Apalagi ada sistem pembayaran yang baru. Bisa memudahkan pembayaran.

“Kita harus mendahului agar target tercepai,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lumajang, dr. Buntaran menyampaikan, angka realisasi yang mencapai 88 persen itu dinilai sudah bagus. Karena tentunya ada sejumlah alasan dan faktor kenapa tidak mampu terrealisasi seratus persen. Diantaranya masyarakat Lumajang yang dinamis. Kondisinya bisa berubah-ubah.

“Ada yang dulu kaya kini miskin. Sehingga tidak mampu bayar. Ada yang meninggal dunia, sehingga datanya ada namun tidak terlunasi. Sehingga sulit untuk seratus persen, 88 persen ini sudah wajar,” terangnya.

Tetapi, untuk tahun ini, jika pihak pemerintah desa, mampu bekerja lebih ekstra, kata Buntaran, target yang dipasang bisa benar-benar tercapai. “Kalau desa mau gemi untuk menarik PBB, bisa tercapai,” ungkapnya.

Kades juga harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakatnya terkait kewajiban bayar pajak. “Beri pemahaman pada masyarakat jika masyarakat itu punya kewajiban,” pungkas Buntaran. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: