Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT
Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT
Lumajang, Motim - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Lumajang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Darah (Pilkada).

Penetapan itu harusnya dilakukan saat Rapat Pleno Terbuka, Rabu (18/4), pagi di Hall Amanda. Namun karena ditemukan ada ribuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pemilih yang tidak valid, akhirnya Panwaskab memutuskan untuk menunda penetapan.

“Jika ini dipaksakan, akan ada potensi memasukkan data yang tidak sesuai aturan,” kata Ketua Panwaskab Lumajang, Akhmad Mujaddid Mambaur Rosyad pada sejumlah wartawan usai Rapat Pleno.

Ditemukan ada 7 ribu lebih NIK pemilih yang tidak valid. Sehingga Panwaskab meminta agar KPU Lumajang memperbaiki hal ini. Dengan cara melakukan verifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Lumajang.

Namun waktu yang dimiliki oleh KPU tidak banyak. Pasalnya batas akhir penetapan DPT adalah 19 April 2018. “Jadi kita tunda penetapan ini, dan semoga besok sore (Kamis 19 April 2018) bisa selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Data KPU Lumajang, Syamsul, S.Pdi menyampaikan, sebelumnya ada 29 ribu pemilih yang belum ber-KTP elektronik. Namun setelah dipasikan ke Dispendukcapil ada 7 ribu yang NIK belum jelas.

“Dan itu yang harus kita temukan yang invalid itu,” jelasnya.

Yang dimaksud tidak valid di sini, jelasnya, diantaranya adalah karena jumlah digit pada NIK tidak sesuai. Misalnya ada yang 15 digit dan ada yang 13 digit. “Seharusnya NIK itu ada 16 digit,” jelasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: